Bojonegoro – News PATROLI.COM –
Sebagai salah satu upaya pendidikan dan pencegahan korupsi, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan aksi kolaborasi yang bertajuk Roadshow Bus KPK tahun 2024, dengan tema ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’.
Aida Ratna Zulaiha Direktur Jejaring Pendidikan KPK menjelaskan, kegiatan Roadshow Bus KPK tahun 2024 ini, akan mengunjungi empat provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan yang terakhir di Provinsi Banten.
Masing-masing provinsi dilakukan di tiga kabupaten/kota, termasuk ibukota provinsi, program yang dilakukan terkait dengan Jelajah Negeri Bangunan Anti Korupsi ini adalah melakukan serangkaian kegiatan pendidikan dan pencegahan korupsi.
“Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, kita juga bersama pemerintah daerah kolaborasi menjalankan program ini,” tuturnya.
Dikatakan, hasil dari program kolaborasi KPK dengan pemerintah daerah dan dengan masyarakat secara luas ini merupakan kegiatan sosialisasi dan kampanye KPK, terutama terkait anti korupsi.
“Diantaranya hari ini kita melakukan kegiatan temu komunitas anti korupsi yang ada di Bojonegoro,” katanya, Sabtu (8/6/2024).
Ia melanjutkan, dalam agenda pemberantasan korupsi memang diperlukan dukungan dari berbagai pilar masyarakat, jadi pemberantasan korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak cukup itu yang dilakukan, peran masyarakat termasuk juga lembaga-lembaga anti korupsi itu juga sangat diperlukan.
“Terutama lembaga-lembaga dan masyarakat yang memang relatif lebih independen dalam pemberantasan korupsi dan tentu yang tidak kalah penting adalah masyarakat sipil. Jadi masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi, rekan-rekan semua yang hadir disini memiliki peran yang sama besarnya dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Masyarakat sipil itu menjadi penting perannya karena memang selama ini KPK selalu melihat masyarakat itu merupakan korban dari tindak pidana korupsi, untuk itu dalam hal ini masyarakat bisa hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri.
“Tentu juga nanti dalam pelaksanaannya harus bersama-sama dan berjalan dengan unsur-unsur yang memang memiliki tugas dan kewajiban untuk memberantas korupsi,” ungkap Aida Ratna Zulaiha.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK itu juga memaparkan, yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah persoalan-persoalan besar terkait dengan kesejahteraan masyarakat, utamanya layanan publik, kemudian penyelamatan kekayaan sumber daya alam, serta pengelolaan dana pemerintah.
“Biasanya menjadi topik-topik penting dan itu perlu partisipasi atau peran serta dari masyarakat sipil,” imbuhnya.
Diwaktu dan tempat yang sama, Rahmat Junaidi Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, Inspektorat Bojonegoro menceritakan, tugasnya sehari hari berkaitan dengan korupsi dan mempunyai tim yang solid. Selama dirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 30 tahun lebih, belum pernah mendengar ada korupsi ditingkat birokrasi.
“Saya jadi pegawai negeri disini 30 tahun lebih, jadi saya mengerti dan sangat memahami perjalanan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sekarang hanya di desa yang kita temukan beberapa kasus korupsi, itu karena memang ketidakpahaman daripada Kepala Desa,” pungkasnya. (eko/*)
Baca juga berita lainnya di Google News
