Jakarta – NewsPATROLI.COM
Pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers finalisasi pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu bersama kementerian terkait dan pimpinan DPR RI, di Jakarta. Jum’at 06 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan awal yang hanya menyasar tenaga pendidik atau guru kini telah diperluas.
“Keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK Paruh Waktu di tenaga pendidikan atau guru,” ujar Prasetyo Hadi.
“Nah setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tegasnya.
Prasetyo Hadi menegaskan, pengangkatan tersebut berlaku lintas profesi, bukan hanya guru.
“Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar,” jelasnya.
“Sebagaimana kita ketahui Damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan, atau tenaga pelaksana lain,” tambahnya.
“Nah itu secara status akan ditingkatkan dari Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” pungkasnya.
Dengan keputusan tersebut, seluruh PPPK Paruh Waktu dari berbagai formasi dipastikan akan mendapatkan peningkatan status secara bertahap sesuai mekanisme dan perhitungan yang telah difinalisasi pemerintah bersama DPR RI.
Keputusan ini sekaligus meluruskan isu yang beredar sebelumnya bahwa pengalihan hanya berlaku bagi guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah memastikan tenaga teknis, penyuluh, Satpol PP, Damkar, hingga formasi lainnya juga termasuk.
