Blitar, NewsPATROLI.COM —
DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (20/11/2026) dengan agenda strategis yang menyangkut pembentukan peraturan daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi dewan. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Blitar dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran, dan para undangan lainnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam siklus legislasi daerah, sekaligus bukti keseriusan lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi yang berkualitas.
Agenda pertama rapat berupa penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Fasilitasi Pesantren, Pansus II, dan Pansus III. Masing-masing juru bicara pansus secara berurutan memaparkan hasil pembahasan sesuai bidang tugasnya. Penyampaian laporan ini merupakan tahapan krusial yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Blitar.
Selanjutnya, rapat menyepakati dan menetapkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Blitar dan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, menandai selesainya proses pembahasan yang konstruktif dan partisipatif.
Tak hanya itu, rapat paripurna juga menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Blitar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027. Penetapan ini menjadi langkah strategis yang menentukan arah, skala prioritas, dan fokus penyusunan regulasi daerah pada tahun mendatang, sehingga penyusunan kebijakan dapat berjalan terarah dan berkesinambungan.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab. Dalam sbutanya Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengatakan “kami akan melaksanakan seluruh kebijakan yang dihasilkan diupayakan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas, sekaligus mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik, bersih, dan berdaya guna bagi kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Blitar”ujarnya.(tri/adv)
















