Mojokerto, News PATROLI.COM –
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda penyampaian pandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi telah dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026 lalu di Ruang Rapat Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto.
Agenda Rapat Paripurna
Rapat tersebut membahas pandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda):
Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027
Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan berbagai masukan, catatan kritis, serta saran terhadap struktur anggaran APBD 2027 dan aturan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penyerahan Dokumen: Dokumen pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut diserahkan secara resmi kepada pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Mojokerto) untuk kemudian direspons dan dijadikan bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Khoirul Amin, S.Sos, memimpin jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto
Sedangkan Pelaksanaan Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Raperda Tahun 2027 tersebut dihadiri oleh Anggota legislatif bersama dengan unsur eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto termasuk Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Mojokerto Drs. Teguh Gunarko, Asisten, para staf ahli, kepala perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Mojokerto, direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta para undangan terhormat lainnya.
Sementara itu, sebelum membuka jalannya Sidang Resmi, Pimpinan Sidang Paripurna H. Khoirul Amin mempersilahkan Kepada Sekretariat DPRD melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Persidangan membacakan laporan daftar hadir peserta serta rekapitulasi surat masuk dan keluar.
Dan, Berdasarkan rekapitulasi tersebut, tingkat kehadiran unsur Pimpinan dan Anggota Dewan serta jajaran perangkat daerah terbukti telah memenuhi syarat kuorum yang diatur dalam ketentuan tata tertib lembaga untuk bisa melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto.
Setelah kuorum dinyatakan terpenuhi secara sah, Pimpinan rapat Abah Amin langsung membuka sidang secara terbuka untuk umum.
Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2025. Pimpinan sidang kemudian memaparkan susunan acara secara sistematis mulai dari pembukaan, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi,
[10/11 02.33] Kartono: Sementara itu dalam pandangan Umum nya Fraksi PKS dan Fraksi NasDem pertanyakan terkait perbedaan angka pendapatan dan belanja antara Raperda APBD 2027 dengan Notulensi Buku RAPBD awal.
Fraksi PKS dan Fraksi NasDem juga mempertanyakan terkait penurunan pendapatan dan ketergantungan fiskal daerah yang menjadi perhatian Fraksi PKS, NasDem, dan Dem peningkatan PAD.
Selain itu, Fraksi Golkar, Demokrat, Pando, Gerindra, dan PKS, Bupati Mojokerto menyetujui pentingnya optimalisasi deviden BUMD sebagai penopang PAD.Termasuk, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terukur agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal.
Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Sujatmiko menyampaikan bahwa Fraksi mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibawah Kepemimpinan Gus Barra dan Wabup dr Rizal
( Rin / Fad / ADV )
