Mojokerto, News PATROLI.COM –
Bupati Mojokerto Dr. Muhammad Albarraa menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (5/11/ 2026).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Mojokerto atas Pandangan Umum ( PU ) Fraksi – Fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Khoirul Amin, S.Sos,
Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H Khoirul Amin bahwa, Raperda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi nasional.
Sementara itu Bupati Gus Barra dalam menanggapi pertanyaan Fraksi PKS dan Fraksi NasDem terkait perbedaan angka pendapatan dan belanja antara Raperda APBD 2027 dengan Notulensi Buku RAPBD awal.
Bupati Gus Barra menegaskan hal tersebut terjadi akibat penyesuaian alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. ”Perbedaan angka pendapatan dan belanja terjadi karena adanya penyesuaian alokasi pendapatan transfer berdasarkan surat kementerian keuangan,” kata Bupati Gus Barra.
Dikatakan oleh Bupati Gus Barra sesuai ini penyesuaian pada struktur pendapatan maupun belanja tersebut telah diakomodasi dalam revisi dokumen R-APBD TA 2027 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD. ”Perbedaan yang muncul bukan merupakan kesalahan penganggaran, melainkan konsekuensi logis dari penyesuaian kebijakan TKD oleh pemerintah pusat yang telah ditindaklanjuti secara tepat oleh pemerintah daerah,” kata Bupati Gus Barra lagi.
Sementara itu terkait penurunan pendapatan dan ketergantungan fiskal daerah yang menjadi perhatian Fraksi PKS, NasDem, dan Demokrat, Gus Barra menegaskan kesepakatannya, peningkatan PAD harus tetap memegang prinsip keadilan dan memperhatikan kemampuan masyarakat. ”Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dengan lebih diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi dan intensifikasi. Termasuk ekstensifikasi sumber potensial, dan perbaikan tata kelola pemungutan,” lanjut Bupati Gus Barra.
Bupati Gus Barra memastikan kebijakan intensifikasi PAD tidak akan memberatkan sektor rentan. Pemda berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kecil, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, merespons Fraksi Golkar, Demokrat, Pando, Gerindra, dan PKS, Bupati Mojokerto menyetujui pentingnya optimalisasi deviden BUMD sebagai penopang PAD. ”Termasuk, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terukur agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal,” kata Bupati Gus.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memproyeksikan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 tembus Rp 2,47 triliun. Sedangkan, belanja daerah diproyeksikan tembus Rp 2,634 triliun. Karena itu, diasumsikan terjadi defisit anggaran mencapai Rp 160 miliar.
Hal tersebut tertuang dalam Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang diserahkan Bupati Mojokerto kepada DPRD Kabupaten Mojokerto untuk dibahas dan disepakati bersama. ( Rin / Fad / ADV )
