Kab Blitar, NewsPATROLI.COM –
Ketua Dewan Pimpinan Cabang LPK-RI Kabupaten Blitar Moh. Iskandar menyoroti serius kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram yang kembali terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi ini dinilai sebagai fenomena tahunan yang selalu berulang dan berdampak langsung pada masyarakat kelas bawah, namun terkesan dibiarkan tanpa penanganan konkret.
Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Blitar menegaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg bukan lagi persoalan baru. Setiap mendekati Ramadan, masyarakat kecil termasuk pedagang mikro, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM yang harus menghadapi sulitnya mendapatkan gas bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Setiap tahun polanya sama. Menjelang Ramadan, gas 3 kg menghilang di pangkalan, lalu muncul di pengecer dengan harga jauh di atas HET. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan sistem distribusi?” tegasnya saat kami komfirmasi pada Senin, 16 Februari 2026
LPK-RI Kab Blitar menilai lemahnya pengawasan distribusi LPG subsidi menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan. Dugaan penyimpangan distribusi, penimbunan, hingga penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak terus terjadi tanpa sanksi tegas, sehingga menimbulkan kesan pembiaran oleh pihak terkait.
“Kami melihat seolah-olah ada toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat kecil. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kelangkaan ini akan terus menjadi ‘ritual tahunan’ yang merugikan rakyat,” lanjutnya.
DPC LPK-RI Kabupaten Blitar mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk segera melakukan sidak menyeluruh ke pangkalan dan agen LPG. Selain itu, diperlukan transparansi data distribusi serta penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan LPG subsidi.
LPK-RI juga mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, negara wajib hadir memastikan distribusinya tepat sasaran, terutama menjelang Ramadan ketika kebutuhan rumah tangga meningkat signifikan.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh permainan distribusi. Jika dibiarkan, ini bukan sekadar kelangkaan, tapi bentuk ketidakadilan sosial,” pungkasnya.(tri)
