Blitar, NewsPATROLI.COM –
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bidik Jawa Timur secara terbuka mengkritisi lambang identitas Kabupaten Blitar yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika sosial dan pembangunan daerah. Kritik tersebut disampaikan melalui aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (15/1/2026).
Ketua Ormas Bidik Jawa Timur, Sulton Abimanyu, menegaskan bahwa lambang daerah semestinya merepresentasikan harkat, martabat, serta kearifan lokal masyarakat Blitar secara utuh. Menurutnya, lambang Kabupaten Blitar justru masih menyimpan makna yang berpotensi melanggengkan stigma terhadap wilayah tertentu, khususnya Blitar bagian selatan.
“Lambang daerah bukan sekadar ornamen visual, tetapi simbol harga diri masyarakat Blitar. Ketika di dalamnya masih terdapat narasi yang merendahkan atau menstigmatisasi suatu wilayah, maka sudah sepatutnya dikoreksi,” tegas Abimanyu dalam orasinya.
Selain soal substansi makna, Bidik juga menyoroti penggunaan simbol pemerintah daerah yang dijadikan penutup gorong-gorong atau selokan. Praktik tersebut dinilai tidak pantas dan mencederai makna lambang sebagai simbol kebanggaan daerah.
Abimanyu mengungkapkan bahwa lambang Kabupaten Blitar yang diatur dalam regulasi tahun 1967 masih menggambarkan Blitar Selatan sebagai wilayah kering dan kurang makmur. Narasi tersebut, menurutnya, sudah tidak sejalan dengan kondisi faktual saat ini.
“Blitar Selatan hari ini telah berkembang signifikan. Infrastruktur, potensi ekonomi, dan sumber daya manusia terus tumbuh. Jika masih dilekatkan label kering dan tertinggal, itu tidak adil dan melukai perasaan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ormas Bidik juga menyinggung ketimpangan pembangunan antara wilayah Blitar Utara dan Blitar Selatan yang hingga kini masih dirasakan. Ketimpangan tersebut dinilai berpotensi memunculkan ketidakpuasan publik dan menguatkan wacana pemekaran wilayah.
“Kami tidak menghendaki Blitar terpecah. Namun pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang adil, merata, dan regulasi yang benar-benar berpihak kepada seluruh wilayah,” imbuhnya.
Sebelum menggelar aksi di Kantor Pemkab Blitar, massa Ormas Bidik terlebih dahulu melakukan aksi sosial dengan mengecat Pasar Wlingi yang tampak kusam sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas publik. Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Kabupaten Blitar sebelum akhirnya menuju Kantor Pemkab Blitar.
Pemerintah daerah merespons dengan meminta perwakilan pendemo untuk masuk dan berdialog guna meredam eskalasi massa.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan Ormas Bidik. Ia menilai langkah tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kepedulian panjenengan semua terhadap Kabupaten Blitar. Ini merupakan bentuk nyata rasa memiliki terhadap daerah,” ujar Suhendro.
Ia menambahkan, Bupati Blitar telah memberikan arahan agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Meski demikian, prosesnya tetap harus melalui tahapan perencanaan dan kajian hukum yang matang.
“Bapak Bupati sepakat bahwa persoalan lambang daerah perlu disikapi secara serius. Namun tentu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perencanaan yang berlaku. Aspirasi ini menjadi perhatian kami,” ungkapnya.(tri)
