Surabaya – News PATROLI.COM –
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa pembangunan di Jawa Timur telah menuju inklusivitas. Hal ini dilakukan dengan berbagai program yang berfokus pada inklusi sosial ekonomi untuk para penyandang disabilitas.
Pembangunan inklusivitas ini sejalan dengan tema Hari Disabilitas Internasional 2023 “United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for, with and by Persons with Disabilities” atau “Bersatu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk, dengan dan oleh Penyandang Disabilitas”.
“Pembangunan di Jawa Timur, telah menuju inkluslivitas. Ini kami lakukan salah satunya dengan pembangunan dan renovasi infrastruktur yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Seperti tempat-tempat pelayanan publik yang bisa diakses oleh kursi roda serta tanda-tanda yang dapat dipahami oleh disabilitas sensorik,” ujarnya, Minggu (3/122023).
“Dengan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan serta evaluasi yang cermat, kita harapkan seluruh saudara-saudara kita penyandang disabilitas memiliki derajat kesehatan yang optimal. Sehingga, mampu menunjang produktifitas dan partisipasi dalam masyarakat dan pembangunan,” lanjutnya.
Gubernur Khofifah mengungkapkan, total ada 7 UPT Jawa Timur yang menangani disabilitas dan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Bahkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim menerima penghargaan sebagai unit pelayanan publik terbaik penyedia sarpras ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN RB).
Kemudian di sisi pendidikan, kata Khofifah, seluruh sekolah di Jawa Timur telah menjadi sekolah inklusi. Yang mana, akan bergerak menuju penyediaan tenaga pendidik khusus untuk sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus.
“Sedangkan di bidang kesehatan, disabilitas diprioritaskan dalam aksesibilitas di pusat-pusat layanan kesehatan, termasuk perhatian luar biasa dalam deteksi dini untuk disabilitas,” katanya.
Tak hanya itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas juga senantiasa diselenggarakan pemerintah. Antara lain dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.
Di sisi lain, Khofifah menjelaskan, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur amat besar terhadap para penyandang disabilitas. Ini terbukti dari berbagai bantuan yang telah diberikan.
Yakni berupa bantuan alat bantu mobilitas disabilitas sebanyak 2.741 unit. Juga bantuan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) reguler tiap tahun untuk 4.000 penyandang disabilitas yang masing-masing menerima Rp 3,6 juta, dengan total Rp 14 Miliar. Serta top-up ASPD di triwulan IV tahun 2023 untuk 3.367 difabel di 38 kabupaten/kota yang masing-masing mendapatkan Rp 250.000.
