Denpasar, News PATROLI.COM
Hari Arak Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali pada 29 Januari. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budi Utama, menyatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
“Ini kan lokal dan tidak nasional sifatnya. Ini intern khusus di Bali kan tidak diperingati ke provinsi Lain. Itu sebenarnya hari untuk arak tanggal 29 untuk mengingatkan pada masyarakat Bali khususnya, bahwa kita punya minuman tradisional yang turun-temurun,” katanya.
Budi mengatakan, jika dahulu produksi arak seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan setelah dikeluarkannya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/atau Destilasi Khas Bali produksi arak dapat dilakukan dengan aman kembali.
Itu kan tujuannya untuk melestarikan produksi tradisional dengan turun temurun terlebih saat ini arak juga ditetapkan sebagai warisan tak benda dari Kementerian. Sudah kuat jadi tidak ada alasan produksi arak sembunyi-sembunyi.
Kalau sekarang sudah dipayungi Pergub dan diakui menjadi warisan tak benda,” sambungnya.
Penetapan Hari Arak Bali tentunya bukanlah suatu masalah, dan akan memberikan memori kembali pada masyarakat bahwa Bali memiliki produksi lokal yang sudah ada sejak dulu.
Mungkin sebelumnya masyarakat Bali mengetahui bahwa produksi arak dikejar-kejar oleh petugas. Dengan adanya penetapan Hari Arak Bali, membuat masyarakat tahu bahwa Bali miliki produksi lokal arak yang selain untuk dikonsumsi juga untuk upacara adat.
Harapan kita itu dengan sudah dilindungi oleh aturan tidak ada alasan masyarakat tidak memproduksi arak tapi harus positif jangan sampai mabuk-mabukan dan arak bisa untuk kesehatan sudah dibuktikan oleh Gubernur. Dan itu tujunnya positif,” harapnya.
Produksi Arak Bali dinilai Budi saat ini juga sudah mendunia dan sudah dipromosikan di Paris beberapa waktu lalu oleh Gubernur Bali. Dan produksi Arak Bali akan hidup serta berkembang secara Internasional agar bisa sejajar dengan minuman luar negeri. (*/Dedy)
