Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk revitalisasi gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp203.523.274,74 itu dipertanyakan, terutama terkait penerapan mekanisme swakelola dan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan.
Sorotan tersebut muncul setelah diketahui adanya pekerja yang berasal dari luar Desa Lajuk. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian tenaga kerja disebut berasal dari wilayah Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, serta Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan prinsip swakelola, termasuk mekanisme perekrutan tenaga kerja, struktur tim pelaksana, pembagian tanggung jawab, hingga kemungkinan adanya pelimpahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek revitalisasi tersebut direncanakan berlangsung selama 90 hari kalender dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
Saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026), Kepala Sekolah TK DWP Lajuk, Atik Indah Ayuni, menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah tersebut dilaksanakan menggunakan sistem swakelola.
Atik Indah menyampaikan, pemilihan tenaga kerja mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk domisili pekerja yang masih berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya Kecamatan Balongbendo. Selain itu, percepatan penyelesaian pembangunan juga menjadi salah satu pertimbangan.
Dalam keterangannya, ia menyebutkan terdapat enam orang pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah tersebut, termasuk orang dari Kabupaten Pasuruan.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan swakelola. Terutama terkait keberadaan tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, mekanisme pengadaan material, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Urun Remaja (LSM AUU) Kabupaten Sidoarjo, Hariyadi, yang akrab disapa Banteng.
Ia mempertanyakan kebijakan pelaksanaan pembangunan TK DWP Lajuk yang dinilai belum mengutamakan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Menurut Banteng, pelaksanaan program bantuan pemerintah dengan sistem swakelola semestinya memperhatikan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kalau pembangunan dilaksanakan dengan sistem swakelola, seharusnya masyarakat sekitar juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat. Jangan sampai keberadaan program bantuan pemerintah justru mengabaikan potensi tenaga kerja lokal yang ada di Desa Lajuk,” tegas Banteng.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat setempat bukan sekadar persoalan kesempatan bekerja, melainkan juga bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung bagi lingkungan penerima bantuan.
Banteng juga meminta agar kepala sekolah selaku pihak yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan dapat membuka informasi secara transparan, khususnya mengenai dasar pemilihan tenaga kerja dan mekanisme pembagian tugas dalam proyek tersebut.
Lebih lanjut, Banteng mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis program yang berlaku.
Ia menyinggung sejumlah regulasi yang menjadi landasan pengelolaan anggaran pendidikan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur prinsip dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaksanaan melalui metode swakelola.
Banteng juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.
Sementara dalam tata kelola bantuan pemerintah, ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 beserta perubahannya mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
Di sisi lain, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola juga menjadi salah satu regulasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme tersebut.
Dalam pedoman swakelola, terdapat tahapan penyelenggaraan yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, hingga serah terima hasil pekerjaan sesuai jenis dan ketentuan swakelola yang diterapkan.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya bangunan selesai atau tidak. Tetapi bagaimana prosesnya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana penggunaan anggarannya, dan apakah seluruh tahapan sudah sesuai dengan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku,” ujarnya.
Banteng menegaskan, dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, penggunaan anggaran negara tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik. Aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi.
Karena itu, sejumlah aspek dalam pembangunan TK DWP Lajuk perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut. Mulai dari realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp203,5 juta, volume dan spesifikasi teknis pekerjaan, kualitas material bangunan, administrasi tenaga kerja, hingga kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan.
Termasuk memastikan apakah seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh tim swakelola sebagaimana ketentuan program atau terdapat keterlibatan pihak lain dalam pengerjaan bagian tertentu.
Namun demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan program, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
Atas persoalan tersebut, instansi terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Klarifikasi juga diperlukan dari pihak penanggung jawab kegiatan untuk menjawab pertanyaan mengenai sistem swakelola, pembentukan tim pelaksana, pemilihan tenaga kerja, mekanisme pengadaan material, serta pembagian tanggung jawab dalam pembangunan.
Program revitalisasi satuan pendidikan sejatinya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Masyarakat, khususnya warga Desa Lajuk sebagai lingkungan penerima manfaat, berhak mengetahui bagaimana anggaran publik tersebut dikelola, sekaligus memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat sekitar, pungkas Banteng. (Gus)










