Bojonegoro – News PATROLI.COM –
Ribuan buruh pabrik di Kabupaten Bojonegoro baru-baru ini menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Ady Karyono, yang berharap agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Dalam kunjungannya ke Koperasi Kareb Unit SKT MPS Kapas di Kecamatan Kapas pada Jumat, 19 Juli 2024, Ady Karyono mengungkapkan, “Hampir 50 persen produksi rokok Indonesia berasal dari Jawa Timur, yang menyumbang hampir Rp 120 triliun dalam bentuk cukai rokok setiap tahunnya. DBH CHT ini adalah salah satu cara kita mengalirkan manfaat dari industri rokok kepada masyarakat.”
Pj Gubernur menambahkan bahwa Koperasi Kareb, selain memberikan kontribusi besar bagi negara melalui cukai rokok, juga telah membuka banyak lapangan pekerjaan, membantu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur.
“Selama lima tahun terakhir, kami telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur, serta meningkatkan investasi. Ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dan dukungan dari perusahaan-perusahaan besar,” kata Ady Karyono.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menggarisbawahi tiga langkah penting dalam mengatasi kemiskinan: mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui BLT dan bantuan sosial lainnya, memberdayakan ekonomi masyarakat dengan modal usaha, serta menghilangkan kantong-kantong kemiskinan dengan memastikan rumah-rumah warga layak huni.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, mengungkapkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah mendata sekitar 14.000 calon penerima BLT dari DBH CHT untuk tahun 2024, dengan rincian 12.000 penerima adalah buruh pabrik rokok dan 2.000 penerima adalah pekerja tembakau. Anggaran untuk BLT ini mencapai Rp 28 miliar.
“Semoga bantuan ini bisa meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Adriyanto.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga aktif mendorong pengembangan UMKM lokal melalui program pemberdayaan di 28 kecamatan secara bergilir. “Kami berharap program ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas UMKM di Bojonegoro,” tambah Adriyanto.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.(*)
