Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

Setijab Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Digelar, Bupati Wahono Beberkan 10 Isu Strategis Lima Tahun

Eko Wahyudi
Setijab Bupati Dan Wakil Bupati Bojonegoro Digelar Bupati Wahono Beberkan 10 Isu Strategis Lima Tahun E1741084664352
Setijab Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Digelar, Bupati Wahono Beberkan 10 Isu Strategis Lima Tahun
banner 120x600
banner 336x280

Bojonegoro – NewsPATROLI.COM –

Bupati Bojonegoro Setyo Wohono dan Wakil Bupati Nurul Azizah mengikuti acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Rapat Paripurna Istimewa Sambutan Bupati Bojonegoro Masa Jabatan 2025-2030, Selasa (4/3/2025). Sertijab dilaksanakan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir bersama Ketua Tim PKK periode 2025-2030 Cantika Wahono. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir bersama Bapak Budi Jatmiko. Kegiatan Sertijab juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Bojonegoro, serta jajaran forkopimda.

Hadir pula purnatugas Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto beserta ibu, Bupati Bojonegoro periode 1988-1993 dan Bupati Bojonegoro periode 1993-1998 Imam Supardi beserta istri, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Budi Irawanto. Juga hadir Pj Sekda, asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat dan kepala desa, BUMD, instansi vertikal, Bakorwil, KPU, Bawaslu, civitas akademika dan tamu undangan lainnya.

Acara sertijab ditandai dengan penandatanganan serah terima jabatan dan dilanjutkan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian sambutan Bupati Bojonegoro periode 2025-2030.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengucapkan terima kasih pada Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Bojonegoro, pimpinan DPRD dan forkopimda. Terkhusus kepada Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto yang telah menjabat selama 1 tahun 5 bulan.

“Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak Pj yang mengantarkan kita melewati proses demokrasi ini dengan aman dan sukses sehingga hari ini dilaksanakan sertijab,” ujarnya saat sambutan.

Bupati Wahono melanjutkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Untuk itu pembangunan harus selaras dengan program Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan 8 misi utama dikenal dengan Asta Cita sebagai landasan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga : Kapolsek Bojonegoro Kota Hadiri Deklarasi Damai Natal dan Tahun Baru 2025, Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan

Bupati Wahono juga membeberkan dimulainya penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada 9 Januari 2025 oleh KPU dilanjutkan pelantikan serentak pada 20 Februari 2025. Sejak pelantikan, pihaknya berkomitmen mewujudkan visi misi hingga program 100 hari kerja.

“Dimulai RPJMD yang memadukan visi misi. Ini merupakan panduan penting untuk Bojonegoro 5 tahun ke depan. Bersamaan penyusunan RKPD tahun 2026 dan perubahan RKPD-P tahun 2025,” terangnya.

Bupati Wahono memaparkan, terdapat 10 isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam lima tahun ke depan. Pertama, terkait kemiskinan. Angka kemiskinan masih ada 11,69 persen atau setara 143.250 jiwa. Kedua, berdasarkan Sakernas BPS pada Agustus 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,86 persen.

Sementara tenaga lerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (TPT) ada 4,42 persen.
Ketiga, lanjut Bupati, terkait stunting. Prevalensi stunting (SKI) pada 2023 sebesar 14,1 persen. Sementara prevalensi stunting (e-PPGBM) sebesar 2 persen atau 1.358 balita. Isu keempat, kualitas SDM secara keseluruhan. Persentasi IPM Bojonegoro 72,75 persen. Sedangkan pengeluaran pendapatan sebesar Rp11,2 juta.

Isu kelima, seni budaya lokal. Keenam, transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan migas 2,47 persen, sementara non migas 5,17 persen. Ketujuh, pemerataan pembangunan. Kedelapan, lingkungan hidup.

Kesembilan, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan data BPBD, ada 88 desa di 15 kecamatan merupakan daerah rawan bencana banjir Bengawan Solo dan 118 desa di 24 kecamatan merupakan daerah rawan kekeringan.

Sedangkan isu kesepuluh, tata kelola kepemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi pada 2024, di angka 82,75. Sementara pada 2023, ada di angka 71,96.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *