Pamekasan, NewsPATROLI.COM –
Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah massa menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Kamis (19/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut sejumlah dugaan penyimpangan di lingkungan Disdikbud Pamekasan.
Koordinator aksi, Samsul Arifin alias Gerad, mengatakan ada tiga persoalan yang menjadi tuntutan massa. Yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah, pemotongan dana BOS, serta dugaan penyimpangan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.
Gerad menyoroti masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang diisi pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan tanda tanya terkait proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif.
Dia juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang hingga Rp 10 juta bagi pihak yang ingin menduduki jabatan kepala sekolah.
“Ini menjadi persoalan serius yang harus ditelusuri. Kami menduga ada praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah,” ujar Gerad saat berorasi.
Selain itu, massa meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pemotongan dana BOS. Mereka menilai pengelolaan dana tersebut perlu diperiksa agar penggunaannya sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Tak hanya persoalan jabatan dan dana BOS, massa juga menyoroti pelaksanaan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.
Gerad menduga terdapat pekerjaan dalam program tersebut yang dipihakketigakan. Dia menilai dugaan itu perlu ditelusuri karena dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025.
Bahkan, Gerad menuding Disdikbud Pamekasan diduga menjadi perantara dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Dalam orasinya, dia juga menyinggung pemanggilan sekitar 40 kepala sekolah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru terkait persoalan tersebut.
Atas sejumlah dugaan itu, massa mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, tidak menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung.
Karena belum mendapat respons, Gerad memastikan pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (20/11/2026). Aksi lanjutan tersebut rencananya digelar di Kantor Bupati Pamekasan.
Dalam aksi itu, massa berencana mendesak Bupati Pamekasan melakukan evaluasi terhadap Basri, termasuk meminta pencopotan dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud.
Massa berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut demi mewujudkan transparansi dan tata kelola pendidikan yang baik di Kabupaten Pamekasan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, terkait tudingan yang disampaikan massa aksi.










