Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar RDP Dengan APPI dan Dinas Pendidikan Bahas Revitalisasi

Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto H. Hartono, SH ( kiri) Didampingi Kadis Pendidikan Amsar Azhari (kanan) saat menyampaikan sambutannya
banner 120x600
banner 336x280

Mojokerto, News PATROLI.COM –

Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan mengundang APPI (.Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia) yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PDI-Perjuangan H. Hartono, SH Dispendik dan bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat di Ruang Rapat DPRD, Kamis (12/10/2026).

Rapat dibuka oleh M. Agus Fauzan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, kemudian setelah mempersilahkan Ketua APPI menyampaikan sambutannya, Pihak APPI menjelaskan adanya dugaan temuan dilapangan mengenai pelaksanaan revitalisasi beberapa sekolah tidak sesuai prosedur.

“Kami disini hanya ingin duduk bersama bedialog tentang dugaan temuan mengenai revitalisasi sekolah, karena ada beberapa sekolah pelaksanaannya diduga tidak sesuai prosedur. Kita cari solusi yang lebih baik,” kata Kasiyono Ketua APPI.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M, dalam sambutannya
menerangkan, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia sudah pernah dikumpulkan oleh Kemendikdamsen di Jakarta, terkait dengan program prioritas presiden tersebut, Salah satunya, program revitalisasi sekolah sekolah di seluruh Indonesia.

“Nah, pada saat itu disampaikan, memang di tahun ini, program revitalisasi sudah dimulai dari awal dengan menyasar 11 ribu sekolah, kemudian meningkat lagi menjadi 41 ribu se-Indonesia. Kemudian meningkat lagi yang terakhir adalah 60 ribu se-Indonesia.” katanya.

Dinas Pendidikan dari Pemerintah Daerah Kab dan Kota kata Amsar diminta oleh Kemendikdasmen untuk mengawal agar proyek program prioritas Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik.

Pada saat itu juga ada dua narasumber yang memberikan materi kepada kita yang pertama adalah Kemendikdasmen dan yang kedua adalah Kejaksan Agung. Jadi, Kemendikdasmen dalam proyek revitalisasi ini menggandeng urgent Kejagung untuk mengawal program revitalisasi sekolah seluruh Indonesia.

Kemudian disampaikan kepada kita bahwa, pengguna anggarannya adalah Kemendik Dasmen dan penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan.

Adapun, fungsinya dinas pendidikan membantu kemendikdasan untuk mengawal agar proses revitalisasi ini tidak ada yang terkendala. Revitalisasi. Itu yang harus kita pahami, agar proses revitalisasi ini tidak ada yang berkendala di lapangan.

Kita sangat terbantu dengan program revitalisasi ini. Karena sekolah yang rusak di Kabupaten Mojokerto daoat diperbaiki. Kita sangat bersyukur sekali ketika ada program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sehingga sekolah-sekolah kita bisa diperbaiki.

Yang pasti, ini adalah program pusat yang harus kita dukung bersama-sama. Kita nanti turun, karena mereka adalah sebagai pengguna anggarannya. Mereka yang memberikan anggaran jadi bagaimanapun mereka yang bertanggung jawab untuk itu kalau memang dianggap ada pelanggaran di bawah, Mereka juga tidak akan tinggal diam, mereka akan memanggil.

Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik,” terangnya.

Sedangkan, H Hartono Komisi IV menyampaikan, bahwa masukan maupun informasi dari elemen masyarakat tentang pelaksanaan revitalisasi sekolah itu, supaya diambil positifnya untuk perbaikan yang lebih baik.

“APPI atau Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia bagian dari salah satu elemen masyarakat. Disini kita mencari solusi bukan mencari masalah. Saya berharap apa yang menjadi keinginan APPI juga tetap kita wadahi, semua itu juga ada fungsinya masing-masing. Serta, punya kewenangannya masing-masing.

“Jadi apa yang dikatakan Pak Kadis Pendidikan tadi sudah jelas, begitu juga apa yang dikatakan juga dengan Inspektorat juga sudah jelas semua punya kewenangan masing-masing, tetapi tidak lupa dari itu saya juga berpesan, walaupun itu kewenangannya sudah ada masing-masing, tetapi kalau memang dalam pelaksanaan itu ada indikasi yang kurang benar, itu harus dibetulkan, harus kita support, harus kita perbaiki” pesannya.

Itu pesan dari saya, karena bagaimanapun apa yang diberikan masukan dari APPI, terhadap kegiatan revitalisasi tadi juga, sangat membantu pengawasan, dalam proses peningkatan fasilitas belajar-mengajar yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Saya sangat berterima kasih sekali kepada Kementerian Pendidikan yang mana di saat anggaran kita ada efesensi, ada pengurangan, namun masih ada anggaran yang dilucurkan dari kementerian yang peduli dengan pembangunan pendidikan. Sangat saya apresiasi sekali, dimana kita sudah melakukan berupaya bagaimana pembangunan sekolah-sekolah yang sudah banyak yang rusak ini bisa teratasi.

Maka saya juga berharap kepada instansi terkait, kalau nanti di tahun 2027 imasih ada program-program ini, supaya semaksimal diupayakan untuk sekolah-sekolah yang masih butuh untuk renovasi maupun pembangunan baru.

Mari kita bersama-sama juga memperbaiki kalau memang dalam pelaksanaan itu ada ketidakbenaran atau ada penyimpangan.
Walaupun nanti semua itu sudah ada tupusnya masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau memang yang belum benar itu memang harus dibenarkan,” urainya.( Rin )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *