Bojonegoro – NewsPATROLI.COM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengumumkan pengadaan mobil dinas pada anggaran tahun 2025 dengan anggaran yang fantastis senilai 7 miliar rupiah memicu reaksi keras dari masyarakat.
Rencana pengadaan ini menuai sorotan tajam, salah satunya dari Ketua LSM PIJAR, Agung Edi Wardoyo. Melalui pesan WhatsApp (8/2/2025), Agung menyuarakan ketidaksetujuannya.
“Anggaran kendaraan dinas Pemkab Bojonegoro yang mencapai Rp 7.095.000.000 seharusnya ditunda. Kendaraan yang ada saat ini masih layak operasional, dan ada banyak kebutuhan mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.
Agung menyoroti kondisi dan situasi terkini, mendesak agar anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan banjir (baik banjir bandang, banjir Bengawan Solo, maupun luapan drainase), bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pinjaman atau bantuan lainnya, serta perbaikan sektor pendidikan (renovasi sekolah dan fasilitasnya).
“Ini jauh lebih mendesak daripada pengadaan mobil dinas,” ujarnya.
Sorotan ini menggarisbawahi pertanyaan mendasar tentang prioritas anggaran di Kabupaten Bojonegoro.
Di tengah tantangan banjir yang kerap melanda dan kebutuhan mendesak sektor UMKM serta pendidikan, pengadaan mobil dinas mewah dianggap kurang tepat waktu.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian Umum Kabupaten Bojonegoro, Helmi Ali Fikri, belum memberikan tanggapan terkait sorotan masyarakat ini.
Ketidakjelasan ini menambah spekulasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Masyarakat Bojonegoro berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, prioritas anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci untuk kesejahteraan masyarakat.
Pengadaan mobil dinas ini menjadi ujian bagi Pemkab Bojonegoro dalam mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan yang bijak.
Masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menangani isu-isu krusial yang dihadapi. (*)
