Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional melalui percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan konkret terhadap visi dan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, para camat, serta kepala desa dan lurah yang digelar di OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam arahannya, Bupati Subandi menekankan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden sehingga harus menjadi prioritas utama seluruh jajaran pemerintahan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa percepatan pendirian koperasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara unsur eksekutif, legislatif, serta pemerintah desa.
“Sebagai pimpinan daerah, saya minta target pendirian KDKMP ini benar-benar dimaksimalkan. Semua unsur harus bergerak bersama, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Bupati Subandi secara khusus menginstruksikan para camat agar turun langsung ke lapangan melakukan pendampingan teknis kepada desa dan kelurahan. Ia meminta agar setiap kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran atau desa yang belum memiliki Bantuan Keuangan (BK), segera dipetakan secara menyeluruh.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya pembaruan data secara berkala pada portal pelaporan. Ia meminta agar data diperbarui minimal setiap tiga hari sekali, disertai laporan progres dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
“Kalau ada kendala, jangan ditunda. Segera laporkan dan kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Kabupaten Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret guna mempercepat penyelesaian di lapangan.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan lahan KDKMP. Dengan dukungan tersebut, desa hanya perlu melakukan koordinasi teknis pelaksanaan di lapangan agar pekerjaan dapat segera dituntaskan.
“Alat sudah kami siapkan. Tinggal koordinasi di lapangan supaya prosesnya bisa cepat dan tepat,” jelasnya.
Tuntaskan Kendala LP2B demi Iklim Investasi
Selain fokus pada percepatan pendirian KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti persoalan strategis lainnya, yakni pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum terkait tata ruang sangat krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Tanpa kejelasan RDTR, para investor dinilai akan ragu untuk menanamkan modal di Sidoarjo.
“RDTR ini kunci. Kalau belum jelas, investor akan menahan diri,” ungkapnya.
Untuk mengawal persoalan tersebut, Bupati Subandi menyampaikan rencananya untuk langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan kejelasan arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat.
Mengakhiri arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus menjaga soliditas dan komitmen bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo yang selaras dengan program pemerintah pusat.
“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo pasti bisa kita wujudkan,” pungkasnya. (Gus)
