Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Seratus lebih massa dari 17 organisasi dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi agar konflik kepemimpinan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana segera diselesaikan melalui islah.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB dan melakukan orasi secara bergantian di halaman kantor DPRD. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut di antaranya LIRA, GRIB JAYA, Madas, YALPK, Pemuda Pancasila, ALAS, LMPP, hingga GMBI.
Dalam orasinya, Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan bahwa masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konflik kepemimpinan di tingkat kepala daerah terus berlarut-larut. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat jalannya program-program prioritas pembangunan daerah serta menciptakan kegaduhan di ruang publik.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan aliansi diterima secara resmi oleh pimpinan DPRD Sidoarjo untuk melakukan audiensi di Ruang Rapat Paripurna. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Kayan SH, Suyarno, serta H. Warih Andono.
Dalam forum audiensi, perwakilan GRIB Jaya menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan aliansi adalah mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis di Kabupaten Sidoarjo.
“Kira-kira kapan kita bisa bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Sasaran kita adalah pimpinan daerah agar tercipta suasana yang adem. Beberapa kebijakan antara W1 dan W2 saling bertentangan, termasuk pembongkaran yang terjadi kemarin,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut bukan lagi bersifat personal, melainkan telah menyentuh ranah kebijakan publik. Oleh karena itu, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secepatnya.
“Ini bukan masalah pribadi, tapi sudah menyentuh kebijakan publik. Semua harus diselesaikan hari ini agar tidak merusak kegiatan pemerintahan di Sidoarjo,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan SH menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan masyarakat dan menekankan bahwa tujuan utama dari proses ini adalah islah.
“Tujuan utamanya adalah islah. Ada dua hal, yakni yang bisa diselesaikan secara politik hari ini, dan yang masih membutuhkan proses restorasi. Surat awal yang masuk meminta DPRD memfasilitasi penyelesaian konflik, bukan menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati secara paksa. Mekanisme DPRD sudah berjalan sesuai aturan hukum,” jelas Kayan.
Ia menambahkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat siap memfasilitasi komunikasi antar pihak agar kebijakan publik dapat berjalan efektif tanpa dibayangi konflik internal.
“Kami memahami aspirasi teman-teman aliansi dan ormas yang ingin menciptakan suasana harmonis. Proses ini bersifat formal sesuai mekanisme DPRD, sehingga tidak ada pihak yang merasa diistimewakan maupun dirugikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyambut baik aspirasi yang disampaikan Aliansi Peduli Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen penuh untuk memfasilitasi komunikasi demi kemajuan daerah.
“Alhamdulillah, setelah kita berdiskusi dan bersilaturahmi dengan teman-teman Aliansi Peduli Sidoarjo, semuanya ini demi kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan Sidoarjo. DPRD siap memfasilitasi komunikasi, termasuk mengundang Bupati dan Wakil Bupati untuk klarifikasi sekaligus mediasi,” ungkap Abdillah.
Menurutnya, DPRD akan berupaya maksimal agar ketidakharmonisan pimpinan daerah tidak terus berlarut dan menjadi konsumsi publik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kita harus menjaga agar masalah pribadi pimpinan daerah tidak merusak jalannya pemerintahan. Hari ini menjadi momentum penting, apalagi menjelang Ramadan, agar suasana Sidoarjo kembali kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengakui adanya perbedaan kebijakan antara Bupati dan Wakil Bupati yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat.
“Beberapa kebijakan antara W1 dan W2 memang saling bertentangan, termasuk soal pembongkaran yang ramai diberitakan. DPRD akan memfasilitasi agar kebijakan publik tetap berjalan efektif tanpa konflik. Semua pihak harus bertanggung jawab dan berkomitmen menyelesaikan persoalan ini melalui jalur yang tepat,” tegasnya.
Usai audiensi, Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyampaikan pernyataan resmi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa aksi damai tersebut murni dilakukan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo.
“Aksi ini bertujuan mendorong DPRD agar segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati untuk klarifikasi dan mediasi. Kami hanya akan hadir dalam forum resmi yang difasilitasi DPRD, bukan pertemuan informal,” tegas Bramada.
Ia juga menekankan bahwa aliansi tidak ingin diseret dalam konflik kepentingan politik.
“Kalau diundang secara formal, kami siap hadir. Tapi pertemuan di luar itu kami sepakat menolak, karena bisa menimbulkan asumsi liar seolah-olah kami memihak salah satu pihak,” katanya.
Bramada menambahkan, apabila sebelum Ramadan DPRD belum mengundang Bupati dan Wakil Bupati, Aliansi Peduli Sidoarjo akan mengambil langkah lanjutan.
“Jika tidak ada langkah konkret, kami akan menggelar aksi yang lebih besar dan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri RI. Gerakan ini murni swadaya masyarakat dan berdiri atas nama kepentingan warga Sidoarjo,” pungkasnya. (Gus)
