Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (16/4/2026) menjadi momentum strategis dalam menyuarakan berbagai persoalan krusial daerah sekaligus mendorong percepatan penanganannya oleh pemerintah kabupaten. Forum resmi tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan partai politik menyampaikan orasi yang menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Persoalan ini dinilai memerlukan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, serta penguatan sektor ekonomi produktif disebut sebagai langkah penting yang harus segera diakselerasi.
Selain isu ketenagakerjaan, kondisi Rumah Sakit Sedati turut menjadi sorotan tajam. Fasilitas layanan kesehatan tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung terbengkalai. DPRD menilai, keberadaan rumah sakit tersebut seharusnya mampu menjadi salah satu penopang layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Sedati dan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi menyeluruh serta strategi pengelolaan yang lebih efektif agar aset daerah tersebut dapat berfungsi maksimal.
Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pembentukan unit ini diharapkan mampu menghadirkan respons cepat terhadap berbagai persoalan infrastruktur, terutama kerusakan jalan seperti jalan berlubang dan aspal rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat. Keberadaan URC dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meminimalisasi risiko kecelakaan akibat infrastruktur yang tidak layak.
Sorotan berikutnya diarahkan pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih belum berjalan secara sistematis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD menekankan perlunya pembenahan manajemen birokrasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta percepatan pelayanan publik berbasis kinerja. Evaluasi berkala dan penguatan sistem pengawasan internal dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, kepada Bupati Sidoarjo, Subandi. Penyerahan dokumen LKPJ ini menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kepala BNNK Kabupaten Sidoarjo Gatot Soegeng Soesanto, Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing, serta Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rahman. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas seluruh aspirasi dan masukan yang telah disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah. Ia berharap setiap bentuk pengaduan yang disampaikan dapat segera direspons secara cepat dan tepat oleh jajaran eksekutif.
“Besar harapan kami agar setiap bentuk pengaduan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna masa sidang ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo berharap adanya langkah konkret dan percepatan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Kolaborasi yang kuat antara kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan berkelanjutan serta mampu menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Gus)
