banner 700x256
Blitar  

DPC LPK-RI Hadir dalam Rakor Program Bongkar Ratoon DKPP Kabupaten Blitar, Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Petani

banner 120x600
banner 336x280

Blitar, NewsPATROLI.COM –

Komitmen memperkuat perlindungan konsumen di sektor pertanian kembali ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPC LPK-RI) Kabupaten Blitar. Organisasi ini hadir dan berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bongkar Ratoon yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, sebagai wujud sinergi untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan petani.

Rakor tersebut diadakan di pendopo Renggo Hadi Negoro pada tanggal 1 Desember 2025 ,membahas strategi pelaksanaan Program Bongkar Ratoon sebuah langkah pemerintah daerah untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas tanaman tebu melalui peremajaan lahan secara terukur. Yang di hadiri Bupati Blitar dan Forkompinda,Pabrik gula RMI,Ngadirejo,Mojopanggung ,Puskopad Nyamil dan Koorsinaator PPL se kab Blitar, Kehadiran DPC LPK-RI menjadi poin penting, mengingat proses bongkar ratoon kerap menyangkut kepastian hak-hak petani, transparansi data, serta jaminan bahwa bantuan, fasilitas, dan arahan teknis dapat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca juga :  Angin Puting Beliung Terjang Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Atap Mushola dan Rumah Warga Beterbangan

Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Blitar Moh Iskandar menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal setiap tahapan program. “Kami hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai mitra kritis yang memastikan petani sebagai konsumen layanan pemerintah mendapatkan perlakuan adil, informasi yang jelas, dan akses yang setara terhadap fasilitas pertanian,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kepala DKPP Kabupaten Blitar Setiyana sebagai Moderator menyambut positif kolaborasi ini. Dengan dukungan lembaga pengawasan independen seperti LPK-RI, diharapkan pelaksanaan bongkar ratoon tahun ini berlangsung lebih tertib, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas petani tebu di daerah.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah dan DPC LPK-RI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem pertanian yang sehat, transparan, dan berpihak pada petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan. Sinergi ini menjadi fondasi penting menuju ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *