Mojokerto – NEWS PATROLI. COM –
Setelah Sukses Melakukan Audensi dengan Bupati Mojokerto yang diwakilkan oleh Kabag Pembangunan dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto terkait Bantuan Keuangan Desa ( BK Desa ) sebesar Rp. 71, 6 Milyar Kepada 169 Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, dan kini Giliran Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Mojokerto yang dibidik jadi sasaran Audensi oleh Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barisan Rakyat dan Cendekiawan Muda (Barracuda) Indonesia Pimpinan Hadi Purwanto ST, SH yang akrab disapa Hadi Gerung ini pada Rabu (29/3/2023) di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto.
Kedatangan Hadi Gerung di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto ini langsung disambut oleh Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Hj. Mardiasih SH, MH, didampingi Sekretarisnya Pipit Susastiyo, SE, MM, dan beberapa Kabid di lingkungan Bapenda Kabupaten Mojokerto.
Dalam sambutan awalnya dihadapan Mardiasih tersebut, Hadi Gerung mengatakan bahwa tujuannya untuk melakukan audiensi ini terkait polemik galian c, pembayaran pajak CV Musika dan pemblokiran rekening pengusaha Galian C atas nama Khoirul Anwar.
Dalam kesempatan itu Hadi Gerung mengatakan.” Coba kami diberikan kepastian. Kami perlu transparansi jumlah wajib pajak dan tidak wajib pajak galian C di Kabupaten Mojokerto. Kemudian transparansi terkait besarnya dana reklamasi galian c di tahun 2015-2022,” ucap Hadi Gerung Ketua Barracuda Indonesia diawal sambutannya dihadapan para pejabat Bapenda Kabupaten Mojokerto itu.
Dalam kesempatan itu pula Hadi Gerung menyebutkan, selain itu dirinya juga meminta transparansi dana jaminan reklamasi yang telah dipergunakan untuk reklamasi.
“ Jadi dapat kami jelaskan, bahwa niatan kami untuk datang ber -audiensi disini bukan untuk menyudutkan Bapenda, sebab Fakta di lapangan ada oknum staf Bapenda Kabupaten Mojokerto yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan menarik pajak galian ilegal,” tegas Hadi Gerung.
Selain itu patut diduga pula bahwa ada juga oknum Bapenda yang telah melakukan korupsi serta melakukan pencucian uang dalam pencatatan retase hasil Galian C, realitanya 50 dump truck tapi yang dicatat hanya 20 dump truck,” cetus Hadi Gerung.
Sementara itu Terkait ada nya pengaduan masyarakat atas nama Khoirul Anwar, Hadi Gerung menjelaskan. ” Bahwa sebenarnya Pak Khoirul Anwar bukannya tidak mau membayar pajak. Beliau hanya butuh kejelasan mengapa besaran pajak bisa naik dan tunggakan pajaknya bisa mencapai Rp 602 juta dan selama ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto kurang sosialisasi, website Bapenda tidak dimaksimalkan dengan baik. Kami meminta solusi agar rekening Khoirul Anwar beserta anak istrinya segera dibuka blokirnya,” pinta Hadi Gerung.
Sedangkan terkait CV Musika, menurut penelitian Barracuda, sudah ada keterangan dari 40 Kepala Desa yang mengaku bahwa cor beton BK Desanya diambil dari CV Musika.
