Sidoadjo – News PATROLI.COM –
Pembangunan Jembatan Candinegoro di Kabupaten Sidoarjo terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta kontraktor mempercepat pekerjaan untuk mengejar keterlambatan progres fisik yang saat ini mencapai deviasi minus 9,94 persen.
Langkah percepatan dilakukan dengan menambah tenaga kerja dan menerapkan sistem kerja lebih dari satu shift. Bahkan, mulai Senin (5/10/2026), pengerjaan jembatan tersebut dilakukan selama 24 jam untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan di lapangan.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) progres pembangunan Jembatan Candinegoro, Selasa pagi (6/10/2026). Dalam sidak tersebut, Bupati Subandi meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek dengan anggaran Rp1,46 miliar itu tidak membiarkan deviasi pekerjaan semakin melebar.
Menurut Subandi, percepatan harus segera dilakukan karena proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Jembatan yang memiliki panjang total 16 meter dan lebar 4 meter tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan akses tersebut.
“PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tadi menyampaikan deviasinya saat ini mencapai 9 persen. Karena ini pengerjaan jembatan, kami menyarankan agar diberlakukan minimal sistem dua shift untuk mengejar deviasi tersebut,” ujar Bupati Subandi.
Bupati menegaskan, kondisi keterlambatan progres pekerjaan harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, waktu yang tersedia masih dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan apabila seluruh pihak bekerja secara maksimal dan melakukan pengawasan secara ketat.
Subandi menyampaikan masih terdapat waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengejar keterlambatan tersebut. Karena itu, ia meminta kontraktor tidak bekerja dengan pola biasa, melainkan melakukan langkah percepatan yang terukur agar target penyelesaian pada Desember 2026 tetap dapat dicapai.
“Saya ingin pembangunan jembatan ini selesai pada Desember. Kita masih punya waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan,” tegasnya.
Bupati berharap pembangunan Jembatan Candinegoro yang mulai dikerjakan sejak Juli 2026 tersebut dapat rampung pada 16 Desember 2026. Untuk mencapai target itu, ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan.
Tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif, PPK juga diminta rutin turun langsung melihat perkembangan pekerjaan. Setiap persoalan yang berpotensi menghambat progres harus segera dicarikan solusi bersama konsultan pengawas dan kontraktor.
“PPK kita sampaikan untuk sering sidak. Sering koordinasi antara konsultan dengan kontraktor. Kalau ada deviasi, panggil ke kantor. Bicarakan kekurangannya apa untuk segera ditindaklanjuti. Biarkan pelaksanaan pekerjaan jembatan ini tepat waktu,” ujar Subandi.
Menurutnya, pengawasan secara langsung menjadi penting karena pembangunan jembatan memiliki tahapan pekerjaan yang saling berkaitan. Apabila satu tahapan mengalami keterlambatan, maka tahapan berikutnya juga dapat ikut terdampak.
Karena itu, Subandi meminta komunikasi antara PPK, konsultan pengawas dan kontraktor tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Koordinasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“Kalau memang ada kekurangan, segera disampaikan. Jangan sampai menunggu pekerjaan sudah terlambat baru dilakukan evaluasi. Kita harus melihat progresnya setiap saat,” katanya.
Subandi juga menegaskan bahwa deviasi pekerjaan tidak boleh dibiarkan menjadi alasan tidak tercapainya target pembangunan. Terlebih, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, kebutuhan material dan tenaga kerja yang telah disepakati dalam pelaksanaan proyek tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi.
Menurut Bupati, apabila material dan sumber daya manusia telah tersedia, maka kontraktor harus mampu mengatur strategi pengerjaan agar progres dapat dikejar. Termasuk dengan menambah jam kerja maupun tenaga kerja sebagaimana langkah percepatan yang saat ini mulai diterapkan.
“Tidak bisa beralasan karena air. Sebelum bekerja kan sudah ada perencanaan. Karena itu, saya sampaikan kepada PPK dan konsultan pengawas agar pengawasan diperketat,” tegas Subandi.
Ia menilai persoalan teknis seperti kondisi aliran air sungai semestinya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, kendala yang muncul ketika pekerjaan berlangsung harus dapat diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak mengganggu target waktu pelaksanaan.
“Jika deviasi 9 persen ini bisa dikejar, saya yakin proyek selesai tepat waktu dan kualitas pekerjaan tetap terjaga,” lanjutnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi. Target penyelesaian memang penting, tetapi kualitas struktur jembatan harus tetap menjadi perhatian utama.
Menurut Subandi, percepatan harus dilakukan melalui pengaturan tenaga kerja, waktu pengerjaan dan tahapan pekerjaan yang tepat. Bukan sekadar mengejar angka progres, tetapi memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar teknis yang telah ditentukan.
“Kita ingin selesai tepat waktu, tetapi kualitas juga harus tetap dijaga. Jangan karena mengejar waktu kemudian kualitas pekerjaan diabaikan,” ujarnya.
Dengan diterapkannya sistem kerja 24 jam, Bupati berharap deviasi pekerjaan dapat segera ditekan. Penambahan tenaga kerja dan pembagian shift dinilai menjadi langkah yang diperlukan untuk mempercepat pekerjaan struktur jembatan yang saat ini memasuki tahapan penting.
Subandi meminta seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai target. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kata dia, akan terus melakukan pemantauan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“Yang penting sekarang bagaimana deviasi ini kita kejar. Saya minta semua pihak bekerja maksimal dan saling berkoordinasi. Jangan sampai target yang sudah ditentukan tidak tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Konsultan Pengawas Proyek, Umar, menjelaskan pembangunan Jembatan Candinegoro kini telah memasuki minggu ke-11. Berdasarkan evaluasi per Senin (5/10/2026), realisasi progres fisik pekerjaan telah mencapai 52,64 persen.
Namun, progres tersebut masih mengalami deviasi sekitar minus 9,94 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya strategi percepatan pekerjaan atau catch-up plan.
Menurut Umar, pihak pelaksana saat ini telah menerapkan sistem kerja 24 jam non-stop. Tenaga kerja juga ditambah untuk mempercepat tahapan pekerjaan yang masih harus diselesaikan.
“Kami membagi pengerjaan menjadi dua tim dengan total 18 pekerja. Pengerjaan dilakukan secara maraton hingga Subuh untuk memaksimalkan tahapan pemasangan struktur baja, diafragma, dan gelagar WF,” ungkap Umar saat ditemui di lokasi proyek.
Umar menjelaskan, keterlambatan progres tidak terlepas dari sejumlah kendala teknis dan kondisi lapangan. Salah satunya adalah keterlambatan pengiriman material baja Wide Flange (WF) yang harus terlebih dahulu melalui proses perakitan di pabrik atau workshop.
Selain persoalan material, akses pengangkutan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Intensitas air sungai di area pekerjaan fondasi turut memengaruhi progres pembangunan.
Meski demikian, Umar memastikan pihak pelaksana telah melakukan langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan. Sejumlah pekerjaan struktur kini terus digenjot, termasuk pemasangan baja, pengecoran plat lantai dan plat injak.
“Meskipun ada keterlambatan di awal, dengan percepatan pemasangan baja dan pengecoran plat lantai serta plat injak yang sedang berjalan, kami optimistis proyek selesai tepat waktu,” ujar Umar.
Umar menambahkan, pengerjaan pengecoran pile cap abutment atau fondasi bawah pada sisi utara telah rampung. Saat ini bagian tersebut memasuki masa perawatan beton atau curing yang membutuhkan waktu sekitar tujuh hari agar kualitas struktur mencapai kondisi optimal.
Setelah tahapan tersebut, fokus pekerjaan diarahkan pada penyelesaian sisi selatan, dinding abutment, serta pier head atau kepala jembatan.
“Secara spesifikasi, proyek ini mencakup pembangunan dua unit jembatan yang masing-masing memiliki panjang 8 meter dengan total panjang 16 meter dan lebar 4 meter,” ungkapnya.
Dengan percepatan yang kini dilakukan, pembangunan Jembatan Candinegoro diharapkan dapat kembali mengejar jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menempatkan pengawasan dan koordinasi sebagai kunci untuk memastikan deviasi minus 9,94 persen dapat ditekan.
Bupati Subandi menegaskan, target penyelesaian pada 16 Desember 2026 harus menjadi perhatian bersama. PPK, konsultan pengawas dan kontraktor diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun koordinasi secara intensif untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di lapangan.
“Kalau ada kendala, segera komunikasikan. Jangan sampai persoalan kecil menjadi besar dan akhirnya menghambat pekerjaan. Saya minta semua pihak serius mengejar deviasi ini,” pungkas Subandi.
Pemkab Sidoarjo memastikan pemantauan terhadap pembangunan Jembatan Candinegoro akan terus dilakukan. Percepatan pekerjaan diharapkan mampu mengembalikan progres sesuai jalur, tanpa mengesampingkan standar kualitas konstruksi.
Jembatan Candinegoro yang dibangun dengan total panjang 16 meter dan lebar 4 meter tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Kini, perhatian utama diarahkan pada kemampuan pelaksana mengejar deviasi, menyelesaikan seluruh tahapan konstruksi, serta memastikan proyek rampung sesuai target Desember 2026. (ADV)
