Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi bersama dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah dan pemangku kepentingan membangun kesepahaman bahwa pengelolaan mangrove tidak dapat hanya berorientasi pada aspek konservasi. Ekosistem tersebut juga perlu dikembangkan sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa mangrove memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan pesisir. Selain berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi wilayah pantai, keberadaan mangrove juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Subandi.
Menurutnya, pengelolaan mangrove yang dilakukan secara kolaboratif dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat program.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya mendorong agar potensi mangrove dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif yang tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
Lima Komitmen Bersama
Dalam deklarasi tersebut, para kepala daerah menyepakati lima poin komitmen bersama sebagai landasan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Pertama, memperkuat pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif.
Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi wilayah, peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan usaha, hingga penguatan posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sekaligus pelestarian ekosistem mangrove.
Kedua, mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove.
Potensi ekonomi yang dikembangkan mencakup silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal.
Penguatan kelembagaan diarahkan melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama. Dengan kelembagaan yang kuat, masyarakat diharapkan mampu membangun kemitraan, memperoleh akses pembiayaan, sekaligus mengelola kegiatan usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Keempat, meningkatkan sinergi multipihak.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga penelitian dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam mempercepat pengembangan kawasan pesisir.
Dukungan tersebut mencakup kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Kelima, menyusun serta memantau rencana aksi bersama.
Komitmen tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan wilayah prioritas, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan serta mekanisme evaluasi secara berkala. Langkah ini diperlukan agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Mangrove sebagai Fondasi Ekonomi Pesisir
Pemkab Sidoarjo memandang pengelolaan mangrove sebagai bagian penting dari upaya membangun ketahanan kawasan pesisir. Keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat.
Melalui pendekatan berbasis pemberdayaan, masyarakat pesisir diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang diluncurkan dalam momentum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif terhadap nilai strategis ekosistem mangrove. Mangrove tidak hanya dipandang sebagai kawasan hijau yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai aset lingkungan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Pemkab Sidoarjo menilai keberhasilan pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi yang konsisten. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga penelitian serta berbagai pihak lainnya menjadi faktor penting.
Dengan kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Sidoarjo optimistis ekosistem mangrove dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Mangrove diharapkan tidak hanya tetap menjadi benteng alami kawasan pesisir, tetapi berkembang menjadi sumber kesejahteraan, penguat ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus warisan lingkungan yang bernilai bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
Komitmen bersama pemerintah daerah pesisir Pantura Jawa tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan seiring dengan agenda pelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan ekosistem mangrove dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling menguatkan. (Gus)
