Kondisi pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo tengah menjadi sorotan publik. Ketidakharmonisan antara Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Wakil Bupati Mimik Idayana dinilai telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Alih-alih memperlihatkan soliditas kepemimpinan, keduanya justru terlibat dalam polemik terbuka yang berujung pada saling lapor ke aparat penegak hukum. Situasi ini bukan sekadar konflik personal, tetapi telah mencederai marwah pemerintahan daerah.
Publik tentu bertanya-tanya: di tengah berbagai persoalan pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak, mengapa energi kepemimpinan justru tersedot pada konflik internal? Ketika dua pucuk pimpinan daerah tidak lagi berjalan seiring, yang terdampak bukan hanya hubungan personal mereka, melainkan stabilitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Ketidaksinkronan antara bupati dan wakil bupati mencerminkan rapuhnya komunikasi politik di level eksekutif daerah. Pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan dalam etika, kedewasaan, dan tanggung jawab publik, justru memperlihatkan gestur saling menjatuhkan. Padahal, masyarakat Sidoarjo memilih mereka dengan harapan adanya kolaborasi, bukan kompetisi yang destruktif.
Lebih memprihatinkan lagi, konflik ini terkesan dibiarkan berlarut tanpa respons tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Diamnya otoritas yang lebih tinggi menimbulkan spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Apakah ini dianggap persoalan biasa? Ataukah ada pembiaran yang disengaja? Ketika polemik kepemimpinan tidak segera dimediasi, dampaknya bisa meluas pada terganggunya roda birokrasi dan menurunnya kepercayaan publik.
Yang paling dirugikan tentu saja adalah masyarakat. Pembangunan membutuhkan konsistensi, kebijakan membutuhkan koordinasi, dan pelayanan publik membutuhkan stabilitas. Jika pucuk pimpinan sibuk mengurai konflik pribadi, siapa yang memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal?
Sudah saatnya kedua pemimpin daerah tersebut menempatkan kepentingan publik di atas ego dan kepentingan politik sesaat. Konflik yang dipertontonkan di ruang terbuka hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mampu mengedepankan tanggung jawab.
Sidoarjo membutuhkan solusi, bukan sensasi. Masyarakat menunggu keteladanan, bukan pertikaian. Jika situasi ini terus berlarut, sejarah akan mencatatnya bukan sebagai dinamika politik biasa, melainkan sebagai kegagalan dalam menjaga amanah rakyat. (Gus)
