Blitar, NewsPATROLI.COM –
Krisis internal yang berlarut-larut di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mencapai titik kulminasi pada Senin, 7 September 2026. Hilangnya kepercayaan seluruh pengurus KONI dan induk cabang olahraga (Cabor) terhadap Walikota memicu aksi demonstrasi long march. Ratusan massa bergerak dari Kantor KONI menuju Kantor DPRD Kota Blitar, menjadikan Walikota Syauqul Muhibbin sebagai sasaran utama protes akibat kebuntuan pencairan anggaran yang dianggap menghambat kinerja dan prestasi olahraga di Kota Blitar event -event banyak tidak bisa diikuti baik tingkat propinsi dan nasional.
Di Gedung DPRD, para demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, beserta anggota dewan lainnya. Syahrul menegaskan bahwa pihak legislatif telah menyelesaikan tugasnya terkait pembahasan dan persetujuan anggaran. “Kami sudah melakukan tugas kami terkait anggaran dan persetujuannya, sehingga tinggal eksekutif untuk lanjutan. Kami mendukung demo ini karena anggaran belum cair sampai sekarang,” ujar Syahrul, menyoroti lambatnya respons birokrasi eksekutif sebagai akar permasalahan.
Usai menerima aspirasi di DPRD, massa melanjutkan orasi menuju Kantor Walikota Blitar. Namun, Walikota Syauqul Muhibbin tidak menemui demonstran secara langsung karena adanya agenda lain. Kehadiran walikota digantikan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Sekretaris Daerah Triman dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Rully Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Blitar turut mendampingi pengurus KONI dan anggota DPRD, memberikan orasi dinamika KONI dengan gambalang di depan pintu kantor pemerintahan.
Elim Tyu Samba, yang bertindak sebagai Ketua Pj KONI Kota Blitar, menyampaikan orasi tajam mengenai kemacetan operasional. “KONI sudah melakukan semua kegiatan sesuai SOP, sehingga sampai sekarang Dana Hibah yang harus KONI terima belum cair, sehingga kegiatan kami mandeg semua,” tegasnya. Situasi memanas ketika terjadi debat sengit antara perwakilan KONI dengan Pj Sekda Triman. Inti perdebatan berpusat pada tuntutan agar dokumen pencairan dana ditandatangani langsung oleh Walikota, bukan wakil, yang memicu adu mulut mengenai kebijakan dan prosedur birokrasi.
Di tengah ketegangan yang hampir berujung konflik verbal lebih lanjut, kedua belah pihak akhirnya menemukan titik temu. Pj Sekda Triman, mewakili Walikota Blitar, setuju untuk menandatangani dokumen tuntutan tersebut sebagai langkah konkret untuk segera merealisasikan pencairan dana hibah kegiatan KONI. Kesepakatan ini menjadi sinyal akhir dari fase protes terbuka, meskipun krisis kepercayaan antara tubuh olahraga dan eksekutif daerah masih memerlukan pemulihan hubungan jangka panjang yang lebih substantif.(tri)
