Singaraja – News PATROLI.COM –
Meski mendapat penolakan untuk menyebarkan telur nyamuk ber-wolbachia dari oknum yang mengatasnamakan masyarakat Bali, Namun Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto menegaskan bahwa nyamuk yang mengandung wolbachia sejatinya aman bagi kesehatan serta tidak memiliki efek samping.
Ketika dikonfirmasi awak media belum lama ini, dr. Sucipto mengatakan penyebaran nyamuk ber-wolbachia sebenarnya telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, ia pun menilai program tersebut efektif menurunkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Sebenarnya kita juga melihat dari apa yang dilaksanakan di Yogyakarta itu juga dampaknya sudah dilakukan evaluasi penelitian juga dan hasilnya aman buat masyarakat dan untuk penurun demam berdarahnya sangat signifikan,” ujarnya.
Dr. Sucipto pun memastikan bahwa program yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama World Mosque Program (WMP) ini, dinyatakan aman bagi masyarakat karena telah melewati berbagai tahapan dan evaluasi sebelum diaplikasikan ke masyarakat.
“Sebenarnya kalau pertanyaan aman itu sudah bisa terjawab, karna itu bukan istilahnya sekedar hisapan jempol tetapi sudah melalui tahapan-tahapan, evaluasi, dan segala macamnya. Kan itu setiap tahu dilakukan evaluasi malah masyarakat di Yogyakarta sangat mengharapkan lagi,” kata Sucipto.
Wolbachia merupakan bakteri alami yang terdapat di 50 persen serangga seperti lebah, kupu-kupu dan lalat buah. Wolbachia kemudian dimasukkan ke dalam nyamuk aedes aegypti, sehingga dapat menghambat perkembangan virus dengue di dalam tubuh nyamuk.
Sebelumnya, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar terpilih menjadi daerah proyek percontohan penekanan kasus DBD dengan wolbachia di Bali. Program percontohan ini telah disiapkan dengan matang, bahkan ada sebanyak 55 desa di Buleleng yang akan disasar untuk pengembangan populasi nyamuk wolbachia, yang diharapkan mampu menurunkan angka demam berdarah di Kabupaten Buleleng.
Namun penyebaran telur nyamuk ber-wolbachia itu mengalami pengunduran yang direncanakan akan disebar pada 12 November 2023, akibat adanya penolakan dari oknum masyarakat. Hingga saat ini dr. Sucipto lebih memilih untuk menunggu instruksi dari Provinsi untuk mewaspadai timbulnya sebuah polemik di masyarakat ketika proses penyebaran sudah dilakukan. (Ony/Dedy)
