Tanggamus – News PATROLI.COM –
Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa di Pekon Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, terus menjadi perhatian publik. Ketua LSM Seroja DPC Tanggamus, Isral, angkat bicara dan mendesak Inspektorat segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kami mendukung penuh pengusutan dugaan penyimpangan ini. Inspektorat harus bertindak tegas. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan,” ujar Isral, Selasa (31 Desember 2024).
Isral juga menegaskan bahwa pihaknya siap membawa kasus ini ke Inspektorat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. “Dana Desa adalah hak masyarakat. Penyimpangan sekecil apa pun harus disikapi dengan serius. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan ditegakkan,” tegasnya.
Presiden Prabowo: Dana Desa untuk Rakyat, Bukan untuk Korupsi
Pernyataan Isral sejalan dengan langkah tegas Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang berkomitmen memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan untuk kepentingan rakyat. Presiden menyatakan tidak akan membiarkan anggaran desa digunakan untuk hal yang tidak jelas, apalagi sampai dikorupsi.
“Ini uang rakyat. Kalau ada yang menyalahgunakan, akan kita bersihkan. Kita ingin negara ini bersih dari korupsi,” tegas Presiden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Kasus di Pekon Karang Rejo semakin memicu kecurigaan setelah beberapa anggaran desa diduga menguap tanpa pertanggungjawaban:
- Perpustakaan Digital Rp15 Juta Hilang Tanpa Jejak
Anggaran sebesar Rp15 juta untuk perpustakaan digital tahun 2023 tidak membuahkan hasil. Aplikasi perpustakaan berbasis web yang sering error kini bahkan tidak dapat diakses lagi. Aparatur pekon mengaku tidak tahu menahu terkait masalah ini, sementara masyarakat merasa dirugikan. - Rehabilitasi Balai Pekon dan Anggaran Publikasi Media Dipertanyakan
Anggaran rehabilitasi balai pekon tahun 2022 dan dana publikasi media tahun 2023-2024 juga menjadi misteri. Sekdes, Kaur Perencanaan, dan Bendahara pekon mengaku tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut.
Ketidakhadiran Kepala Pekon dalam setiap upaya konfirmasi semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan yang disengaja.
Menanggapi kasus ini, Ketua LSM Seroja menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan temuan ini ke Inspektorat. “Kami akan memastikan kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan. Aparatur yang bersalah harus bertanggung jawab,” ujar Isral.
Dukungan dari pemerintah pusat melalui langkah tegas Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Ini saatnya kita membersihkan pelaku-pelaku korupsi agar negara Indonesia benar-benar bersih,” tambah Isral.
Tim pewarta investigasi Online Tanggamus berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan Dana Desa harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat.
( Tim )
