Mojokerto – News PATROLI.COM –
Bupati Mojokerto, Dr. H.Muhammad Albarra yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR. Majatama Perseroda merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Bupati Gus Barra dalam RUPSLB dengan agenda persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026, Rabu (24/12) siang, di RM Pangestu, Sooko, Kecamatan Sooko Mojokerto.
“Sebagai kuasa pemilik modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto atas PT. BPR Majatama Perseroda, pelaksanaan RUPS ini merupakan bagian penting dari tata kelola BUMD yang baik, transparan, dan akuntabel, selain untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Bupati Gus Barra.
Bupati Gus Barra menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas proses penyusunan RBB Tahun 2026 yang telah dilakukan secara komprehensif dan terukur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting.
“Saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Majatama Perseroda Kabupaten Mojokerto atas proses penyusunan rencana bisnis yang telah mempertimbangkan kinerja historis bank, kondisi perekonomian dan industri perbankan, hingga prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujarnya.
Menurut Gus Bupati, Rencana Bisnis Bank yang disusun dan disetujui dalam RUPSLB tersebut memiliki signifikansi yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah, karena memuat arah kebijakan, komitmen kinerja, dan ukuran akuntabilitas pengurus BPR dalam satu tahun ke depan.
“Secara substansi, RBB ini menunjukkan arah kebijakan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada penguatan fundamental bank,” kata Bupati Gus Barra.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, lanjut Gus Barra, mendukung fokus strategi bisnis PT BPR Majatama Perseroda yang meliputi penguatan penyaluran kredit, layanan payroll ASN, PPPK, dan perangkat desa, pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah dan desa, serta penyaluran kredit kepada UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.
Dari sisi kinerja keuangan, pihaknya menyampaikan bahwa target pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga, serta laba yang ditetapkan dalam RBB Tahun 2026 berada dalam koridor yang sehat dan wajar.
” Rasio permodalan yang kuat, profitabilitas yang tetap terjaga, serta target penurunan kredit bermasalah menunjukkan adanya keseriusan manajemen dalam menjaga kualitas pertumbuhan bank,” lanjut Gus Bupati.
Namun demikian, Bupati Gus Barra menegaskan agar tingginya rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun menjadi perhatian bersama.
“Saya mendorong agar Direksi benar-benar memaksimalkan potensi penghimpunan dana murah, khususnya melalui optimalisasi pengelolaan rekening-rekening pemerintah daerah dan pemerintah desa, agar likuiditas bank semakin kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Terkait penguatan struktur permodalan, Bupati Gus Barra menilai rencana penyertaan modal melalui skema inbreng tanah dan bangunan kantor pusat sebagai langkah strategis.
“Langkah ini tidak hanya memperkuat permodalan, tetapi juga meningkatkan kapasitas operasional dan pelayanan bank,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola, Bupati Gus Barra menekankan agar seluruh target RBB Tahun 2026 diikuti dengan penguatan manajemen risiko, tata kelola, dan kualitas sumber daya manusia.
“Penerapan standar akuntansi yang lebih baik, pembentukan CKPN yang prudent, serta pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar pemenuhan dokumen perencanaan,” tegasnya.
Bupati Gus Barra juga menekankan pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, dan independen.
“Peran Dewan Komisaris sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun 2026 berjalan sesuai dengan target, strategi, dan toleransi risiko yang telah ditetapkan,” kata Gus Bupati.
Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada prinsipnya menyetujui Rencana Bisnis Bank PT BPR Majatama Perseroda Tahun 2026, dengan penekanan pada tanggung jawab penuh Direksi dan Komisaris, evaluasi kinerja secara berkala, serta kepatuhan terhadap regulasi.
“PT BPR Majatama Perseroda tidak hanya dituntut beroperasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjalankan tujuannya sebagai BUMD yang memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, kemanfaatan umum bagi masyarakat, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Majatama Perseroda, Kabupaten Mojokerto Tri Hardianto, SH, SE, MH, menjelaskan bahwa penyusunan RBB 2026 ini merupakan langkah krusial untuk memastikan arah gerak bank tetap realistis, komprehensif, dan terukur.
Pria yang akrab disapa Pak Tri ini menjelaskan bahwa Penyusunan ini juga telah disesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni POJK No. 15/POJK.03/2021 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat.
“Rencana bisnis ini mencakup strategi pengembangan teknologi informasi, penguatan permodalan, hingga rencana penyaluran dana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mojokerto,” kata Pak Tri.
Adapun poin-poin utama yang disepakati dalam RBB 2026 ini kata Pak Tri, yakni meliputi target rasio keuangan, rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta inovasi produk jasa keuangan baru yang bertujuan untuk meningkatkan layanan perbankan bagi masyarakat.
Pak Tri juga menuturkan bahwa dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham yang mewakili 100 persen kepemilikan saham menyatakan setuju dan memberikan mandat kepada jajaran Direksi untuk melaksanakan RBB 2026 secara efektif dan profesional.
“Dengan disahkannya RBB ini, PT. BPR Majatama Perseroda Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mojokerto serta mampu beradaptasi dengan transformasi digital perbankan di masa mendatang,” lanjut pak Tri mengkhiri laporannya ( Rin / Ton )
