Lombok Timur, News PATROLI.COM
Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8 Miliar yang merupakan bantuan sosial sebagai dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Angka tersebut melebihi nilai dua persen dari APBD seperti yang diwajibkan Pemerintah Pusat. Bupati menyebut jumlahnya mendekati empat persen.
Delapan miliar tersebut, diantaranya dialokasikan melalui Dinas Sosial sebesar Rp. 2 Miliar untuk pembagian beras dan sembako, Dinas Koperasi/UKM sebesar Rp. 2 Miliar untuk kelompok usaha bersama, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1 Miliar untuk ojek dan penyedia transportasi umum lainnya, Dinas Perdagangan sebesar Rp. 1 Miliar untuk pasar murah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1 Miliar untuk bantalan para nelayan berupa BBM.
Hal tersebut disampaikan Bupati pada penyerahan bantuan sosial berupa BLT BBM, Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Pohgading Timur Rabu (29/11). Pada kegiatan yang dihadiri pula anggota Komisi 8 DPR RI H. Nanang Samodra tersebut Bupati juga menyinggung masyarakat mampu yang masih mau menerima bantuan sosial. Sudah seharusnya masyarakat penerima yang mampu menyerahkan kepada yang lebih berhak.
Baca Juga: Pemkot Banjarmasin Kaji Tiru Bale Mediasi Pemkab Lombok Timur
Hal itu diungkapkan melihat adanya penerima yang datang ke tempat pembagian bansos menggunakan sepeda motor, bahkan kendaraan roda empat. “Seharusnya orang-orang seperti itu tidak perlu mendapat bantalan dan bantuan karena sudah mampu,” singgungnya.
Mengingatkan penyelenggaraan Pilkades yang akan diikuti Pohgading Timur bersama 52 desa lainnya dalam Pilkades serentak Maret mendatang, Bupati menyampaikan agar mendukung calon sesuai aspirasi masing-masing serta tetap menjaga silaturahmi dengan baik. “Siapapun yang nantinya menjadi kepala desa, mari kita dukung program yang akan dijalankan. InshaAllah semua berniat baik dan bertujuan mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Menyerahkan bantuan sosial secara simbolis bersama Bupati, anggota komisi 8 Nanang Samodra mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok yang dapat dikonsumsi oleh anggota keluarga. (Ony)
