Sumenep – News PATROLI.COM –
Warga Dusun Lojikantang, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep, mendesak penutupan segera sebuah peternakan bebek ilegal yang beroperasi di tengah pemukiman padat. Aktivitas usaha tersebut dinilai telah menciptakan krisis kesehatan serius, terutama bagi anak-anak balita akibat paparan polusi udara dan limbah peternakan.
Ketegangan mencapai puncaknya dalam Musyawarah Warga yang digelar pada Selasa, 8 September 2026, di kediaman Bapak Molyono (RT 08 / RW 01). Forum resmi yang dihadiri oleh Pengurus RT, Kepala Dusun, serta Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kalianget Barat ini menghasilkan kesepakatan bulat: operasional peternakan bebek tersebut harus dihentikan total dan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga.
Dampak lingkungan dari keberadaan peternakan ini bukan lagi sekadar persoalan bau menyengat dan serbuan lalat, melainkan telah merambah pada darurat kesehatan kemanusiaan.
Sejumlah anak balita dilaporkan menjadi korban paling rentan. Salah seorang anak warga setempat bahkan tercatat telah menjalani perawatan inap sebanyak enam kali di Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget akibat infeksi saluran pernapasan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radiologi RSI Garam Kalianget pada 6 Juni 2024, korban didiagnosis menderita Bronkopneumonia, yaitu infeksi serius yang menyerang kedua belah paru-paru.
Bagi keluarga korban, angka perawatan berulang tersebut merepresentasikan penderitaan fisik, tekanan psikologis, serta beban finansial yang berat akibat kelalaian pengelolaan lingkungan usaha di sekitar tempat tinggal mereka.
Dari aspek yuridis, operasional peternakan tersebut dinilai tidak memenuhi prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha diduga mengabaikan aturan tata ruang karena menjalankan aktivitas komersial di zona pemukiman padat tanpa mengantongi izin resmi dari instansi berwenang.
Upaya penyelesaian sebenarnya telah ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan. Berdasarkan laporan warga, mediasi berulang kali telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa, Polsek Kalianget, hingga Satpol PP Kabupaten Sumenep. Kendati demikian, permasalahan ini terus berulang tanpa adanya solusi permanen dari pihak pengelola.
Melalui Berita Acara Musyawarah Warga yang telah ditandatangani bersama, masyarakat Lojikantang menegaskan sikap mereka. Warga menyatakan tidak menolak kegiatan ekonomi masyarakat, melainkan menuntut pemenuhan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, yaitu.
》Hak atas udara yang bersih dan layak dihirup.
》Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari.
》Hak anak-anak untuk tumbuh kembang tanpa ancaman penyakit pernapasan.
Warga kini mendesak instansi terkait di tingkat daerah untuk segera turun tangan melakukan pengkajian lingkungan sekaligus mengambil tindakan tegas. Jika tuntutan penutupan ini kembali diabaikan oleh pemilik usaha, warga menyatakan siap mengambil langkah lanjutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak-anak mereka.
(Hen)
