Bojonegoro – News PATROLI.COM –
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah merealisasikan bantuan hibah pupuk NPK non subsidi sekitar 502,2 ton. Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ini disalurkan untuk petani tembakau yang ada di Bojonegoro.
Kepala DKPP Bojonegoro Helmy Elizabeth menyampaikan sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022, komoditas tembakau tahun 2023 tidak lagi mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Maka Pemkab Bojonegoro melakukan pengadaan pupuk NPK Fertila Non Subsidi untuk tanaman tembakau.
Helmy Elizabeth menegaskan bahwa adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan dugaan mark up anggaran dalam pengadaan pupuk NPK Fertila tersebut adalah tidak benar. Helmy didampingi Kabid Sarpras Retno selaku Pejabat Pembuat Komitmen menjelaskan bahwa pada aplikasi SIRUP LKPP memang terdapat rencana pengadaan pupuk NPK sebesar 540 ton dengan anggaran Rp. 10,8 miliar, dengan harga per kilogram sesuai Standar Satuan Harga yakni Rp 20.000.
“Pemilihan jenis pupuk NPK Fertila non subsidi untuk tanaman tembakau tersebut sesuai usulan petani yakni NPK 8-12-19 rendah chlor, yang petani anggap paling cocok untuk tanaman tembakau,” tandasnya, Senin (14/8/2023).
