Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 mendatang. Dukungan ini diberikan guna memastikan tersedianya data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan serta potensi ekonomi di Sidoarjo. Kami mendukung penuh pelaksanaannya dan mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar,” ujarnya saat audiensi bersama BPS Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pelaku usaha di seluruh sektor. Partisipasi aktif tersebut dinilai krusial dalam menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan data yang valid, kami optimistis kebijakan yang diambil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan merata,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh aktivitas usaha tanpa terkecuali. Pendataan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari usaha skala mikro hingga besar, baik yang telah memiliki izin maupun yang belum.
“Dalam Sensus Ekonomi nanti semua usaha akan didata, mencakup seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri hingga jasa,” terangnya.
Bagyo menegaskan bahwa kelengkapan data tersebut sangat penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah. Dengan demikian, hasil sensus diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat, inklusif, dan berkelanjutan. (Gus)
