Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek SIPADES, Optimalkan Pengelolaan Aset Desa Berbasis Elektronik

Favicon
Bimtek
banner 120x600
banner 336x280

Bojonegoro, Newspatroli.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pemanfaatan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Bimtek ini dalam rangka memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa berbasis elektronik.

Dalam bimtek ini, DPMD bekerjasama dengan Balai Besar Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Malang.

Acara bimtek yang digelar di Aula DPMD Kabupaten Bojonegoro, Jl Panglima Sudirman Bojonegoro diikuti oleh 28 operator SIPADES Kecamatan beserta 419 operator SIPADES desa se-Kabupaten Bojonegoro. Bimtek ini terbagi dalam V (lima) angkatan selama 5 hari pelaksanaan yaitu mulai Senin (8/8/2022) hingg Jumat (12/8/2022).

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Bojonegoro, Ira Madda Zulaikha menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Mendagri Nomor: 047/2032/BPD tentang Optimalisasi Penerapan Aplikasi SIPADES 2.0. Pada angka 5 dinyatakan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan akses SIPADES Online agar memfasilitasi penerapannya bagi Pemerintah Desa di wilayahnya.

Baca juga : Kadivre Perum Perhutani Jawa Timur Sidak ke Wilayah Kerja KPH Bondowoso

“Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DPMD terkait pemanfaatan SIPADES 2.0 yang berbasis web/online kepada 419 desa di Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya.

Tujuan bimtek sendiri lanjut dia, antara lain untuk mereview urgensi pemanfaatan SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Sebelumnya pengelolaan aset desa itu melalui SIAPDES 1.0 (berbasis desktop) dan kini mengenalkan Aplikasi SIPADES 2.0 yang berbasis Web/Online. Selain itu juga memberikan akses penerapannya sebagaimana instruksi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *