JEMBER, Newspatroli.com
Bupati Jember Hendy Siswanto bakal merotasi pejabat-pejabatnya jika turun ijin tertulis dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). untuk saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kinerja para pejabat.
“ASN ada perhitungan kinerja. Salah satunya serapan APBD. Kalau serapan tidak bagus tentu menjadi evaluasi,” tutur Bupati Jember H .Hendy Siswanto usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jember, Kamis, 9 September 2021.
Menurut Bupati Jember H.Hendy, sekitar 22 orang pejabat eselon II yang mengikuti uji kompetensi baru-baru ini. Mereka selanjutnya masih harus menghadapi seleksi terbuka untuk mendapatkan jabatan secara definitif.
“Open bidding kita masih nunggu KASN. Karena, jadwal open bidding giliran,” punkasnya.
Semenjak era H.Hendy, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember bergelimang duit. Sebab, dibuat kebijakan menaikkan secara drastis untuk pos anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP)
Persisnya, dimulai tanggal 7 Mei 2021 H.Hendy menandatangani Perbup nomor 40 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Jember. Sehingga, terjadi kenaikan TPP yang sangat fantastis.
Nominal TPP sekarang berlipat ganda jika dibandingkan dengan masih era Bupati Jember dijabat Faida yang memberlakukan Perbup nomor 23 tahun 2020 tertanggal 6 Mei 2020 silam.
Contoh angka kenaikan TPP: untuk kepala dinas/ badan dari Rp6.250.000 menjadi rentang antara Rp14.735.000 – Rp14.887.000; sekretaris badan/ dinas dari Rp4.500.000 menjadi rentang Rp10.575.000 – Rp10.684.000; dan camat dari Rp5.000.000 menjadi Rp10.464.000.
TPP kepala bidang dari Rp4.250.000 menjadi Rp8.260.000; sekretaris camat dari Rp3.750.000 menjadi Rp8.091.000; dan jabatan fungsional tertentu (JFT) dari rentang Rp1.300.000 – Rp2.250.000 menjadi Rp3.177.000 – Rp7.923.000.
H.Hendy menyampaikan, sepekan mendatang kemungkinan mengajukan perubahan APBD. Dari sini bakal terlihat capaian kinerja para pejabat.
“Kalau bisa senin depan P-APBD diajukan,” ucap pria berlatar belakang pengusaha itu memperkirakan.
Dia berharap, nantinya open bidding dapat menghasilkan figur-figur berkompeten untuk menduduki jabatan strategis menggantikan para pejebat yang saat ini mayoritas berstatus pelaksana tugas.
Sebelumnya, saran agar H.Hendy mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas sempat bergulir dari kalangan DPRD Jember.
“Contohnya: Dinas Pendidikan, Bappeda, BPBD tidak bisa menjadi kepanjangan tangan Bupati dan Wabup layak dicoret, ” ujar Jubir Fraksi NasDem DPRD Jember, Budi Wicaksono.
Ketua Komisi B, Siswono juga bersuara demikian. “Bupati harus berani bertindak. Pejabat yang cengel (nakal) segera diganti,” selorohnya.(Nd/dik)
