Kota Blitar – NewsPATROLI.COM –
DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026), di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, Sharul Alim, didampingi para wakil ketua DPRD. Hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, sekretaris dinas, camat, serta tenaga ahli fraksi.
Dalam sambutannya saat membuka sidang paripurna, Ketua DPRD Kota Blitar, Dr. Sharul Alim, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Blitar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi membanggakan sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan diraihnya opini WTP yang ke-16 kali berturut-turut dan menjadikan Kota Blitar sebagai salah satu daerah dengan raihan WTP terbanyak, maka kita dituntut semakin profesional dalam bekerja. Semoga prestasi ini semakin memotivasi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel, memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Sharul Alim.
Ia kemudian secara resmi membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Blitar atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan.
Melalui forum paripurna ini, DPRD Kota Blitar akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 guna memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat berlangsung khidmat dan menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Dengan capaian opini WTP ke-16 berturut-turut, Kota Blitar diharapkan mampu terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.(tri)
