Lamongan, Newspatroli.com
Kabupaten Lamongan, satu di antara lima kabupaten di Jawa Timur yang dipilih jadi pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga telah bertemu Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mendiskusikan skenario penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.
Giliran hari ini, Kamis (30/9/2021), Yuhronur Efendi melakukan rapat kerja dengan 4 kepala daerah lainnya bersama Wapres RI, Maruf Amin yang bertandang ke Jawa Timur.
Yuhronur Efendi bersama dengan 4 bupati mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan langsung Wapres di Surabaya.
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Dan dipastikan, Kabupaten Lamongan telah menetapkan lima kecamatan sebagai pilot project percepatan penanganan kemiskinan, sesuai petunjuk dari pemerintah pusat.
Dari lima kecamatan tersebut diambil lima desa prioritas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Sesuai petunjuk pemerintah pusat, Kabupaten Lamongan telah menetapkan 5 kecamatan lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan semua sudah saya sampaikan pada pak Wapres saat kunjungan kerja Kamis siang tadi, ” kata Yuhronur.
Diungkapkan, kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas ini di antaranya Kecamatan Babat, Kedungpring, Sugio, Sambeng dan Modo.
“Pemilihan 5 lokasi prioritas ini berdasarkan DTKS dan IDM tertinggi sesuai ketentuan dari TNP2K,” ungkapnya
Dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan ini, Pemkab Lamongan telah menyiapkan 3 strategi yakni, program yang mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan.
Yuhronur menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan program home care service sebagai program unggulan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan yang mampu menurunkan beban pengeluaran.
Melalui program home care service ini, keluarga yang rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan akan didata dan diinventarisir untuk nantinya dipenuhi kebutuhan dasar (bio-psiko-sosial-spiritual) secara mandiri, ditingkatkan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan, dan meningkatkan kualitas.
“Jadi program Home Care Service yang pada mulanya hanya mengintervensi di bidang kesehatan, mulai dikembangkan di bidang sosial ekonomi, ” ungkapnya.
Mengintervensi lintas perangkat daerah sesuai dengan kondisi yang dialami warga mulai dari pelayanan kesehatan di rumah, pemenuhan asupan gizi, sanitasi, air bersih, kelayakan rumah tinggal dan akses bantuan sosial. Ini merupakan program gropyokan lintas perangkat daerah yang berkesinambungan dan komprehensif.
Sementara itu, pada kunjungan tersebut, Wapres juga turut meninjau hasil olahan produk halal provinsi Jawa Timur. Salah satu produk Lamongan yang turut dipamerkan adalah kripik ikan patin yang ludes terjual dalam pameran. (Msr/Har)
