Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Birokrasi Bersih, Kejati Jatim Gelar Pencanangan ZI dan WBBM

Favicon
Kajati Jatim Mia Amiati Saat Pendatanganan Dan Pencanangan WBBM Bersama Jajarannya Di Kejati Jatim
Kajati Jatim, Mia Amiati saat pendatanganan dan pencanangan WBBM bersama jajarannya di Kejati Jatim
banner 120x600
banner 336x280

Surabaya – News PATROLI.COM –

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggelar pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil predikat WBBM. Yang paling utama adalah komitmen bersama, serta bisa melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Mia Amiati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2024).

Mia menjelaskan, hal terpenting dan yang utama dalam meraih WBBM yakni terkait dengan pelayanan. Pelayanan dalam hal ini tidak cukup memberikan pelayanan dengan meningkatkan aplikasi. Tetapi bagaimana mempermudah semua orang atau semua pihak tanpa kecuali untuk mengakses dan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tupoksi Kejaksaan.

Pasalnya, saat ini masih ada sekita 18 Satker jajaran Kejati Jatim yang masih belum berpredikat WBK dan WBBM. Sehingga pihaknya mendorong semua Satker untuk menuju ke arah perubahan. Sehingga dengan adanya perubahan, baik mindset maupun personal SDM dapat menuju ke arah Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. “Insya Allah, semua akan bisa tertata dengan lebih baik lagi. Karena yang diupayakan disini sesuai dengan aturannya, bahwa ada 6 (enam) area perubahan. Serta mengubah mindset teman-teman yang agak susah, tapi kita berusaha maksimal,” ungkapnya.

Baca juga : Kejati Jatim Pindahkan Tersangka Suap Meirizka Widjaja Ibu Ronald Tannur ke Kejagung

Enam area perubahan ini, yang pertama adalah manajemen perubahan. Kedua, bisa melakukan penguatan terhadap tata laksana. Ketiga, yakni terkait manajemen SDM yang juga perlu diperbaiki. Keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja, sehingga semua ada penghitungannya dan ada nilainya yang berhubungan dengan penilaian akhir SKP.

Kelima, lanjut Mia, penguatan pengawasan. Sehingga mempunyai kewajiban melakukan kegiatan penguatan pengawasan dan berupaya melakukan pencegahan jangan sampai lagi ada berita-berita miring terkait Jaksa Nakal. “Poin keenam yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sebaik-baiknya,”pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *