LPK-RI Gugat ACC Finance Kediri dan Salah Satu Perusahaan Debt Collector atas Kuasa Eksekusi Fidusia

Kediri – NewsPATROLI.COM –

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Astra Sedaya Finance (ACC Finance) Cabang Kediri sebagai Tergugat I, dan salah satu perusahaan debt collector sebagai Tergugat II, ke Pengadilan Negeri Kediri.

Proses persidangan ini akan diwakili langsung oleh Ketua Umum LPK-RI, M. Fais Adam, didampingi oleh Divisi Hukum Rahmat Putra Perdana, Bidang Hukum Anggi Laora Fandila, S.A., Bidang Humas Robet Avandiantoro, serta Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Kediri, Endras David Sandri.

Gugatan ini diajukan menyusul diterbitkannya Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh ACC Finance Cabang Kediri, yang menjadi sorotan dalam surat kuasa tersebut adalah adanya penyebutan secara tegas bahwa pihak yang tercantum dalam surat kuasa disebut sebagai “Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.”

Ketua Umum DPP LPK-RI, Fais Adam, menyatakan bahwa penggunaan istilah tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum, mengingat status atau jabatan sebagai “Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum positif di Indonesia.

“LPK-RI memandang penting untuk menguji secara yuridis kapasitas dan kewenangan hukum pihak yang diberi kuasa oleh perusahaan pembiayaan. Dalam sistem hukum Indonesia, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur hukum yang sah,” ujar Fais Adam.

Lebih lanjut, LPK-RI juga meminta agar Tergugat II secara sah, objektif, dan meyakinkan dapat membuktikan legalitas jabatannya sebagai “Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, serta memperlihatkan dasar hukum yang menjadi legitimasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di lapangan.

Menurut LPK-RI, pemberian kuasa eksekusi kepada pihak ketiga berpotensi melanggar hak-hak konsumen, menimbulkan intimidasi, serta bertentangan dengan asas legalitas dan Proses hukum yang semestinya dalam sistem peradilan di Indonesia.
Langkah hukum ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia harus melalui mekanisme kesepakatan atau putusan pengadilan.

Melalui gugatan ini, LPK-RI menegaskan komitmennya untuk menjaga hak-hak konsumen, mendorong praktik pembiayaan yang transparan, dan memastikan setiap proses eksekusi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(tri)