MOJOKERTO.Newpatroli. com.
Atas sudah turunnya SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto yang dianggap tidak sesuai dengan usulan oleh tim Formatur yang dibentuk oleh Muscab IX PPP 18 Desember 2021 lalu, memicu puluhan orang dari anggota pengurus PAC PPP Kabupaten Mojokerto menduduki atau menguasai kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto. Sabtu ( 12/2/2022)
Mereka datang ke kantor DPC PPP Mojokerto dengan memakai atribut kebesaran PPP, sekitar pukul 09.00 Wib, kondisi kantor saat itu kosong, sehingga dengan leluasa puluhan orang dari PAC PPP berhasil masuk ruangan.
Dalam kantor tersebut, mereka berdiskusi antar anggota PAC PPP tentang rencana kedepan.
Dan, Ditengah – tengah diskusi tiba – tiba datang H Ahmad Silahuddin anggota DPRD Provinsi Jatim dapil VIII ( Mojokerto – Jombang) ikut berdiskusi mencari solusi agar 17 PAC PPP di Kabupaten mau menerima keputusan DPP PPP yang merestui H. Arif Winarko, SE, sebagai ketua DPC PPP dan Ahmad Afifuddin Sya’roni sebagai Sekretaris DPC PPP Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026
,” atas kekecewaan keluarnya SK kepengurusan DPC PPP Kabupaten akhirnya reda, dan ketegangan para PAC PPP reda setelah H Ahmad Silahuddin anggota DPRD Provinsi Jatim dapil VIII, memberikan pemahaman tentang mekanisme ke organisasian PPP.
Selang beberapa menit setelah diskusi antara para PAC PPP dengan Ahmad Silahuddin , datang lagi Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto terpilih , Arif Winarko bersama Ainur Rosyid anggota DPRD dari Fraksi PAPI mantan Sekretaris DPC PPP. Akhirnya para PAC PPP yang kecewa atas keputusan DPP, berdiskusi satu meja dengan ketua DPC PPP Arif Winarko beserta H. Ahmad Silahuddin .
Sekitar pukul 13.15 WIB diskusi antara perwakilan 17 PAC PPP dengan ketua DPC PPP Arif Winarko beserta H. Ahmad Silahuddin di ruangan kantor DPC PPP Kabupaten Mojokerto selesai. Ekpresi semua orang yang berdiskusi tunjukkan raut wajah senang.
Usai Diskusi , H. Ahmad Silahuddin anggota DPRD Provinsi Jatim dapil VIII ( PPP) pada wartawan mengatakan, iya pertemuan ini kami duduk bareng dengan Para PAC PPP yang agak kaget turun setelah mengetahui turunnya SK Kepengurusan DPC PPP Mojokerto yang dianggap tidak sesuai usulan Tim Formatur, memang dalam aturan untuk SK, setelah Muscab mekanisme harus ada Formatur, formatur dari PAC , Formatur dari PH DPC, Formatur dari DPW dan ditambah Formatur dari DPP . Tugas Formatur mengusulkan nama – nama pengurus harian
. “ setelah terbentuk, dalam waktu 20 hari formatur harus susun pengurus kemudian di serahkan ke DPP untuk di putuskan, jadi kewenangan DPP menyetujui apa tidak usulan formatur, karena DPP sendiri yang menggodok , nama tersebut layak apa tidak dijadikan ketua DPC ,” ujar Silahuddin
Gus Adi panggilan akrab Ahmad Silahuddin putra Bupati Jombang ini menambahkan, setelah keluarnya SK dari DPP , secara otomatis tim formatur itu berakhir , SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto itu sudah sah, dan wajib ditaati bersama, dunia politik sudah biasa kejadian kelompok yang puas dan kelompok tidak puas,
“ pertemuan tadi Mayoritas PAC PPP secara pribadi sudah mau menerima keputusan DPP yang menjatuhkan pilihan Ketua DPC PPP Arif Winarko yang tidak sesuai usulan Formatur PAC maupun DPC, “ terangnya
Lanjut dikatakan Gus Adi, untuk saat ini PPP secara Nasional bersifat terbuka, siapapun bisa menjadi ketua partai yang penting punya komitmen membesarkan partai,
“ harapan dari DPP PPP sekarang , Ketua Partai bisa berikan pada Bupati / Wakil Bupati aktif yang belum punya partai, diberikan pada orang yang siap akan maju calonkan Bupati / Wakil Bupati, atau diberikan pada DPR/ DPRD yang mampu untuk mengayomi semua anggota partai dan orang yang kaya yang berkomitmen membesarkan partai,” pungkasnya ( Kartono )
