Lampung Utara- BewsPATROLI.COM –
DPRD Kabupaten Lampung Utara menyetujui hasil pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, 20 Juli 2026. Dalam perubahan ini, fokus utama Pemerintah Kabupaten dialihkan untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, jajaran OPD, serta TAPD.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Genius Akbar, menyampaikan bahwa pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 telah dilakukan secara menyeluruh.
“Panitia Kerja Badan Anggaran telah melaksanakan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan dilakukan bersama OPD, TAPD, serta melalui rapat internal Badan Anggaran,” ujar Genius.
Dalam laporannya, Badan Anggaran menyebut terjadi penyesuaian struktur APBD. Pendapatan daerah setelah perubahan tercatat Rp1,601 triliun, sementara belanja daerah naik menjadi Rp1,750 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 mengalami defisit Rp148,88 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
“Semoga hasil pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara,” katanya.
Bupati Hamartoni Ahadis mengapresiasi sinergi DPRD selama pembahasan. Ia menyebut perubahan APBD merupakan respons terhadap penurunan transfer dari pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
“Perubahan APBD bukan sekadar menambah atau mengurangi anggaran. Ini instrumen untuk mempertajam prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Hamartoni.
Karena keterbatasan fiskal, Pemkab merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp140 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pinjaman itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang produktif dan berdampak jangka panjang.
“Pembangunan jalan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, membuka akses ke pusat pelayanan publik, serta mendorong investasi dan lapangan kerja,” jelas Hamartoni.
Ia berkomitmen pengelolaan pinjaman dan pelaksanaan proyek jalan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Heri
