Jakarta – News PATROLI.COM –
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terjerat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, Abdul Gani yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
“Benar, KPK tindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Maluku Utara dan Jakarta,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Selasa (19/12/2023).
Menurutnya, sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate. Diantaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melakukan proses penyelidikan terkait OTT di Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri,
“Kami masih memiliki waktu hingga nanti sore. Yakni untuk memastikan apa benar ada dugaan korupsi dalam OTT tersebut,” katanya.
Ia juga mengatakan KPK masih mencari sosok yang bisa bertanggungjawab secara hukum atau tersangka. Maka perlu waktu untuk mengkroscek, mengklarifikasi, meminta keterangan ke sejumlah pihak sesuai dengan temuan di lapangan.
“Jadi, kami menuju ke siapa yang bisa bertanggungjawab atau biasa disebut tersangka. Sehingga kontruksinya menjadi khusus secara hukum, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya kembali.
Selain itu, Ali juga menyebut proses penyelidikan tidak menutup kemungkinan ada pertambahan orang dalam dugaan kasus tersebut. Karena pemeriksaan, dan penangkapan dilakukan di dua tempat berbeda yakni di Jakarta dan Ternate.
“Di Jakarta yang diperiksa berjumlah 9-10 orang, dan sisanya di Ternate. Sehingga untuk jumlahnya bisa kemungkinan nanti bertambah,” kata Ali.
“Sejauh ini kasus ini terkait suap menyuap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara. Selesai pemeriksaan dan mendapatkan kesimpulan kami akan segera umumkan secara lengkap,” ujarnya.
Seperti diketahuui OTT KPK berlangsung pada Senin (18/12/2023). Sebanyak 15 orang diamankan dalam OTT tersebut, baik di Kota Ternate maupun di Jakarta Selatan.
Para pihak yang diamankan ini masih menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1×24 jam sebelum menentukan status hukum dari pihak yang tertangkap OTT. (Red)
