Mojokerto – News PATROLI.COM –
Laporan pertanggung jawaban ( LKPj ) Walikota Mojokerto terhadap APBD 2022 hasil Audit terlihat silpa mencapai 228 milyar lebih , Dan posisi Silpa tinggi seperti ini hampir tiap tahun terjadi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto H Junaedi Malik SE, sebab dalam pembahasan tahapan APBD untuk anggaran 2022 yang lalu saat ini kita bahas mengenai pertanggung jawan nya ini.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Joened ini, dari awal pembahasan lalu sebenarnya pihaknya Sudah mengingatkan Eksekutif agar postur APBD yang dicanangkan antara potensi pendapatan dan proyeksi belanja benar benar di ukur secara detail dengan basis perencanaan program yang terukur rasional dengan Target output dan outcame yang jelas pada masing masing kegiatan OPD, sehingga dalam pelaksanaan nya bisa di pastikan semua program akan bisa diserap secara maksimal, baik secara output maupun secara outcome benar-benar bisa dirasakan masarakat terutama program belanja langsung yang mendasar yang terkait dengan masyarakat langsung di segala bidang. ” Kalau postur APBD dan perencaan program yang di canangkan dari awal kurang bisa memenuhi aspek di atas bisa di pastikan posisi Silpa akan tinggi ,dan itu menandakan indikasi perencanaan yg kurang akurat dan postur APBD yang di canangkan kurang ideal , ” ucap Gus Joened..
Dengan demikian Pemerintah Kota Mojokerto tidak bisa memastikan anggaran yg ada dalam pelaksanaan nya bs terealisi dengan semestinya sesuai dengan target waktu dan target program secara cepat dan tepat. ” Kalau posisi seperti itu, maka yang dirugikan kembali lagi masarakat , karena uang rakyat harus nya bisa dikelola dengan baik dengan cermat dan Terarah, Terukur dan bisa di manfaatkan sebesar besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masarakat yang bisa tercermin dalam program pelayanan dasar masyarakat di segala bidang khusus nya pembangunan peningkatan sumber daya manusia nya, ” lanjut Gus Juned.
Sedangkan khusus pada peningkatan program pendidikan sampai jenjang lebih tinggi untuk rakyat ,pelayanan kesehatan kata Gus Joened itu yang g lebih mendasar lebih bisa memenuhi semua aspek untk peningkatan derajat kesehatan masarakat.
Penguatan sektor Ekomoni kerakyatan yg lebih kongkrit di segala aspek UMKM dengan berbagai layanan akses tempat, akses modal, akses pasar dan perlindungan hukum ,maupun ketrampilan dan bakat serta program peningkatan moral sosial ke agamaan.
Gus Joened menyesalkan, mengenai Silpa 228 milyar di Pemkot Mojokerto itu harus nya tidak sampai terjadi kalau perencanaan program dan postur APBD Kota Mojokerto tiap tahun nya komitmen ke arah prioritas program yg langsung ke masyarakat untuk membangun sumber daya masarakat kota Mojokerto ,termasuk juga untk peningkatan kesejahteraan aparatur nya sebagai reward atas tuntutan kinerja aparatur yg optimal dalam mensukseskan program dan melayani masyarakat secara optimal. ” Satu sisi Anggaran APBD tahun 22 Silpa tinggi tidak termanfaatkan ,di sisi lain banyak urusan kebutuhan mendasar pelayanan dasar masrakat baik fisik seperti infrasturktur sarpras penataan lingkungan yg rata rata di lingkungan terlihat kurang ideal misalkan keadaan dan fungsi jalan saluran dan kebersihan lingkungan yg kurang layak dan Sudah menimbulkan dampak, misal genangan banjir dan kelancaran mibilitas masrakat ,kondisi itu jarang dapat Ter Akomodir seperti pada usulan Musrenbang Kelurahan dan Pokir Dewan . ” Walaupun itu nyata – nyata kondisi lingkungan dan kebutuhan lingkungan yg di usulkan oleh tokoh masrakat langsung, misalnya RT dan RW yang benar benar membutuhkan sentuhan anggaran tapi minim sekali bisa Ter – Akomodir ,satu sisi masarakat melihat dengan gamblang program pembangunan fisik sekmen besar, maupun kegiatan acara acara seremonial besar – besar setiap tahun nya semua bisa digebyar terlaksana terus menerus.
logika berfikir yang paling mudah, kata Gus Joened , kenapa jelas jelas masih ada potensi Anggaran 228 milyar yang tergambar di silpa itu tidak bisa termanfaat kan untuk dioptimalkan menjawab kebutuhan dasar masarakat, di optimalkan untuk belanja langsung ke masrakat baik fisik, sarpras, lingkungan maupun non fisik, Yaitu peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan,kesehatan ,ekonomi kerakyatan, ketrampilan bakat dan moral sosial keagamaan. ” Masrakat berhak menuntut sebesar besar nya manfaat dari uang rakyat karena masyarakat yang punya kedaulatan Negeri ini ,Pemimpin dalam kontek apapun di pemerintahan ini adalah pemegang amanah rakyat , dengan kewenangan nya harus bisa mendorong kebijakan Anggaran APBD untuk kepentingan rakyat , masyakarat Kota Mojokerto, butuh kemanfaatan nyata atas uang rakyat tersebut, bukan sekedar seremonial dan Penghargaan penghargaan semata. ( Ton/Fik )
