Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Agenda rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum, evaluasi, sekaligus masukan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menegaskan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, rapat paripurna menjadi ruang yang sangat strategis bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan, kritik, saran, maupun evaluasi secara objektif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Ia berharap seluruh fraksi dapat memberikan pandangan umum yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui rapat paripurna ini, kita berharap tercipta sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdillah Nasih.
Salah satu pandangan umum yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut disampaikan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui juru bicaranya, Muh. Zakaria Dimas Pratama yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas sejumlah capaian positif dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satunya adalah keberhasilan merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp5,526 triliun atau mencapai 101,35 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Namun demikian, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan.
Menurut Fraksi NasDem, masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Fraksi menilai berbagai catatan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar kualitas tata kelola pemerintahan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
Sorotan utama Fraksi NasDem tertuju pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp680,65 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, tingginya SILPA menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan ke depan semakin efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menilai realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal yang baru mencapai sekitar 75,40 persen, masih belum optimal dalam mendorong pembangunan daerah.
Belanja modal yang seharusnya menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah dinilai belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan agar manfaat APBD dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.
Beberapa temuan tersebut antara lain masih adanya kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam sejumlah proyek konstruksi, belum optimalnya penerapan denda atas keterlambatan pekerjaan, hingga adanya proyek yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai permasalahan yang sama tidak kembali terulang pada pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya serta mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya pada aspek belanja, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap sektor pendapatan daerah.
Fraksi mengapresiasi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemerintah daerah tetap didorong untuk terus melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi, perluasan basis pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti masih besarnya piutang pajak dan retribusi daerah yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal.
Menurut Fraksi, persoalan piutang tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi mengurangi kemampuan fiskal daerah apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian secara efektif.
Fraksi NasDem juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan secara menyeluruh, tepat waktu, dan transparan.
Menurut Fraksi, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, serta berintegritas.
Di akhir penyampaian pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan maupun tingginya serapan anggaran.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus mampu diukur dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur,” tegas juru bicara Fraksi NasDem.
Melalui berbagai catatan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Fraksi meyakini bahwa pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan.
Rapat paripurna ini juga menjadi wujud sinergi antara fungsi pengawasan DPRD dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui proses pembahasan yang terbuka, objektif, dan konstruktif, diharapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. (Gus/ADV)
