Ponorogo – News PATROLI.COM –
Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pergerakan Ponorogo Bersatu menggelar Unjuk Rasa (Unras) atau Demonstrasi Menolak program MBG dan mempertanyakan transparansi KDMP yang berpusat di Depan DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (7/5/2026).
Unjuk rasa dimulai dengan Konvoi dan berorasi diatas Truk yang diikuti oleh massa berkendaraan mobil dan sepeda motor yang terdiri dari LSM maupun Ormas, meliputi Garda Wengker, GRIB Jaya, Garda Satu, LSM 45, dan sejumlah organisasi lainnya dengan berkeliling rute dari depan Masjid Agung Ponorogo ke Jalan Diponegoro, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman dan melanjutkan orasi di depan DPRD Kabupaten Ponorogo.
Koordinator Konsorsium Pergerakan Ponorogo Bersatu, Anom yang didampingi Hari Bara dalam orasinya menyuarakan kritik terhadap program pemerintah pusat, khususnya menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait transparansi pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai tidak terbuka dan banyak ketidakjelasan.
Tampak pada unras tersebut, mereka membawa poster maupun spanduk yang berisi kecaman dan sindiran terhadap program MBG maupun KDKMP. Demonstran juga menyuarakan keresahan soal kondisi ekonomi rakyat, kesejahteraan guru honorer, hingga infrastruktur yang dinilai masih jauh dari layak.
“Keberadaan MBG kami nilai banyak Mudhorotnya daripada manfaatnya, karena menggerus anggaran dari dana pendidikan dan dana kesehatan, demikian pula dengan KDKMP pada pengadaaanya tidak transparan dan tidak punya planing jelas kedepannya. Justru kesejahteraan guru sebagai aset kecerdasan bangsa diabaikan. Jangan sampai negara Indonesia ini salah fokus pada program yang justru dianggap menghamburkan uang rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anom yang juga sebagai Ketua LSM Garda Wengker Ponorogo menyebut bahwasanya, realitas sosial yang ada khususnya mengenai makan bergizi di masyarakat Ponorogo sudah melimpah. Menurutnya, ada yang lebih diprioritaskan yaitu kesempatan kerja, serta kesejahteraan dari warga.
“Besarnya anggaran program MBG di sebut-sebut mencapai ratusan triliun rupiah kontras dengan peningkatan kualitas SDM yang harusnya lebih diutamakan. Kondisi ini terasa tidak seimbang saat dibandingkan dengan nasib guru honorer maupun kwalitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik” tegasnya.
Kemudian, aksi ini dilanjutkan dengan audiensi bersama Ketua DPRD Ponorogo yang ditemui oleh Dwi Agus Prayitno, Evi Dwitasari, Pamuji, Eko Priyo Utomo dan jajaran Sekretariat.
Dalam audensi, Anom dan kawan-kawan berharap kepada DPRD Kabupaten Ponorogo agar pernyataan dan sikap mereka menolak program MBG khususnya di Ponorogo dan transparansi KDKMP bisa disampaikan ke tingkat DPR RI Pusat Jakarta.
