Madiun – News PATROLI.COM –
Dalam upaya untuk mendukung tercapainya validasi data terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Desa Glonggong, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun mengadakan rapat kordinasi (Rakor) dalam Forum Konsultasi Publik hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2023, yang dihadiri langsung oleh Andri, Asisten fasilitator.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Rukun Tetangga (RT) Se Desa Glonggong, Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa Glonggong, membahas seputaran penekanan angka kemiskinan yang bertempat di Balai Desa Glonggong Pada Senin, (08/05/2023).
Sementara itu Mustakim Kepala Desa Glonggong dalam sambutannya mengatakan terkait pendataan, untuk waktu di bulan Oktober sampai november daripada nyusun stasistik sudah mengajarkan pendataan menyusun data terkait Regsosek untuk sosial ekonomi yang sudah dibaca dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Makanya saat ini di pagi hari ini saya juga kalian semua untuk memutahirkan data dan mencocokkan terkait apa yang sudah didata terkait sosial ekonomi dumateng masyarakat saya harap nanti dengan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya untuk pendataan ini karena apa untuk demi kebaikan dan kemajuan bangsa kita, dan juga untuk masyarakat desa glonggong,” papar Kades Glonggong.
“Jadi nanti, seumpama ada warga, karena warga yang ada disekitar itu yang tau adalah bapak-bapak RT nya, bukan dari kami dan Pemerintahan Desa, yang tau itu bapak RT maka dari itu kami minta data-data ini yang falit yang sebenar-benarnya apa yang terjadi dimasyarakat,kami minta untuk dicocokkan dan nanti dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS), ” imbunya.
Mustakim Kepala Desa Glonggong menambahkan, “untuk Desa Glonggong, mungkin di seluruh Indonesia kami berharap untuk pemutakhiran data di seluruh diwilayah di RT desa glonggong bisa benar-benar terwujud dan transparan, Transparan dalam arti karena yang mengetahui selok- belok dimasyarakat itu Pak RT dan pemerintah daerah, pemerintah desa Mbah Wo kami undang untuk menyingkronkan data-data yang sudah dari BPS yang sudah didata di bulan Oktober tahun 2022,” jelasnya.
Selanjutnya Andri sebagai Asisten fasilitator menjelaskan, “terkait kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan Regsosek kelanjutan dari tahun 2022 kemarin, jadi ini ada klarifikasi mendetail terkait kesejahteraan keluarga ya kalo kemarin waktu Regsosek itu kesehatan keluarganya hanya miskin dan tidak miskin, tapi untuk FKP ini menjadi empat golongan yaitu, sangat miskin, miskin, rentan miskin dan tidak miskin, adapun kegunaan data ini nanti akan digunakan sebagai basik data BPS, jadi nanti akan digunakan semua, mungkin kementrian ya, semua kementrian itu biasanya ngambil datanya dari BPS jadi sebagai basik datanya,” jelasnya. (Marsudi)
