Sampang – NewsPATROLI.COM –
Upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di kabupaten sampang terus di gencarkan.
Kali ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sampang menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri Sampang guna memperkuat pengawasan di tingkat desa serta sektor pendidikan.
Langkah tersebut muncul sebagai respons atas kasus hukum yang menjerat dua oknum kepala desa terkait dugaan korupsi APBDes dan penyaluran BLT Dana Desa.
Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis.
Ketua PWI Sampang, Hanggara Pratama, bersama anggota melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Rabu (6/5/2026).
Kehadiran mereka disambut Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Mohammad Iqbal, melalui Kasi Intelijen, Diecky Eka Koes Andriansyah.
Dalam kesempatan itu, Hanggara menyampaikan harapannya agar kejaksaan semakin aktif dalam melakukan pengawasan, terutama pada pengelolaan anggaran desa dan dunia pendidikan.
“Kami ingin ada pengawasan yang lebih intens, sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh luput dari perhatian, karena menyangkut masa depan generasi bangsa.
PWI Samoang berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari peran jurnalis.
Sementara itu, pihak Kejaksaan melalui Kasi Intelijen menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah desa dan lembaga pendidikan telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan secara berkelanjutan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat serta melakukan sosialisasi hukum kepada pemerintah desa di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Kejaksaan juga mendorong pemerintah desa untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap pengelolaan anggaran.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk takut terbuka selama semua berjalan sesuai aturan.
“Jika sudah sesuai regulasi, maka transparansi justru menjadi kekuatan, bukan sesuatu yang harus dihindari,” tegasnya.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Sampang juga aktif memberikan edukasi hukum ke sekolah-sekolah guna menanamkan kesadaran hukum sejak dini.
Kolaborasi antara PWI dan Kejaksaan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan desa dan sektor pendidikan yang bersih, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Sampang. (fen)
