Kota Blitar, NewsPATROLI.COM –
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar penyajian laporan keuangan yang selesai disusun, melainkan ukuran nyata sejauh mana alokasi dana daerah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dari sudut pandang itulah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Blitar menyampaikan catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), efektivitas program pendidikan, kebijakan tarif parkir, hingga pembinaan prestasi olahraga.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Blitar, Johan Marihot Panjaitan, menegaskan Silpa APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp61,4 miliar menjadi indikator utama adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
“Adanya Silpa sebesar lebih Rp61 miliar pada APBD 2025 menunjukkan serapan anggaran belum berjalan efektif sepenuhnya. Hal ini membuktikan perencanaan yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan realisasi di lapangan,” ujar Johan saat ditemui di Kompleks Kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (14/7/2026).
Meskipun Wali Kota Blitar baru dilantik pada Februari 2025 sehingga belum menjalankan satu siklus anggaran penuh, Johan menekankan pelaksanaan program tetap harus dievaluasi berdasarkan target yang telah disepakati dan dijanjikan kepada masyarakat.
Salah satu sektor yang disoroti paling tajam adalah pendidikan. Program bimbingan belajar pendukung beasiswa bagi lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dinilai belum berjalan maksimal.
“Kami menerima laporan bahwa jumlah pendaftar program ini mencapai puluhan orang, namun yang lolos mendapatkan manfaat sangat sedikit. Ini bukti pelaksanaan program jauh dari harapan dan belum menjangkau sasaran yang tepat,” jelasnya.
Selain pendidikan, Fraksi PDIP juga mempertanyakan kebijakan penurunan tarif parkir insidental yang diambil pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tetap berlandaskan Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama DPRD, serta tidak mengabaikan nasib para juru parkir.
“Kami sangat menyayangkan langkah ini. Meskipun bertujuan meringankan beban masyarakat, nasib juru parkir juga harus diperhatikan. Seluruh warga Kota Blitar adalah rakyat yang harus dilayani secara adil, tidak boleh ada yang terpinggirkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintahan saat ini menutup babak dinamika politik pasca-Pilkada, dan memprioritaskan persatuan seluruh elemen masyarakat.
“Politik pemilihan kepala daerah sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi istilah ‘kelompok saya’ atau ‘kelompok mereka’. Semua warga Kota Blitar harus dirangkul bersama untuk membangun daerah,” tandasnya.
Di sektor olahraga, Ketua Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah mempererat komunikasi dan sinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar. Hal ini guna memastikan roda pembinaan atlet tidak terganggu, sehingga prestasi olahraga Kota Blitar dapat terus meningkat.
Menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Johan berharap pemerintah daerah menyusun perencanaan yang jauh lebih matang dan cermat. Ia juga menyinggung kasus pembangunan di wilayah Sentul yang telah dianggarkan miliaran rupiah namun hingga kini terbengkalai, agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Kami meminta perencanaan ke depan benar-benar berbasis data dan kebutuhan nyata, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan Kota Blitar,” pungkasnya.(tri)
