Pamekasan, NewsPATROLI.COM –
Sejumlah Aktivis yang mengatasnamakan Aktivis Jagad Bersatu (AJG) menggelar aksi demonstrasi ke kantor wakil Bupati Pamekasan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/06/2026).
Aksi yang berlangsung menyampaikan 8 tuntutan tentang keberadaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan kondisi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Kabupaten Pamekasan.
Adapun ke delapan tuntutan tersebut yakni mendesak Penjelasan Terkait penanganan Dapur MBG Pangorayan yang telah menjadi perhatian publik.
Mendesak untuk verifikasi ulang terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Pamekasan yang diduga belum memenuhi syarat administrasi.
Meminta keterbukaan mengenai kesesuaian bangunan dapur MBG dengn standar yang telah ditetapkan, termasuk transparansi penggunaan dana sewa bangunan yang memanfaatkan rumah tinggal, gudang, BLK, maupun bangunan lainnya.
Meminta penjelasan mengenai proses verifikasi dan penerbitan izin operasional MBG.
Mendesak investigasi terhadap praktik jual-beli titik lokasi dapur MBG melalui yayasan atau pihak tertentu, serta memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Mendesak APH maupun badan kehormatan dewan memeriksa anggota DPRD, Bupati beserta staff khususnya yang diduga memiliki keterlibatan dalam kepemilikan dapur MBG.
Meminta komitmen satgas dan Korwil MBG Kabupaten Pamekasan untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap SPPG di Wilayahnya untuk menjamin kualitas menu.
Mendukung kejaksaan untuk mengusut tuntas praktik jual-beli titik lokasi dapur MBG.
Koordinator aksi Syamsul Gerrad, mengatakan bahwa MBG yang seharusnya menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya generasi bangsa malah menjadi ajang mempekaya diri.
“Program ini sangat baik, namun yang menjadi evaluasi bersama masih banyak praktek-praktek menyedihkan, mulai ketidak sesuaian menu, SOP, hingga dugaan jual beli titik,” tuturnya.
Bahakah Pihaknya menilai, kinerja Kasatgas MBG di Kabupaten Pamekasan dalam hal ini Wakil Bupati Sukriyanto tidak serius dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dalam menyukseskan program mulia itu.
“Kami mendesak evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pembiaran, tebang pilih dalam pengawasan serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur bermasalah tetap beroperasi,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII tersebut juga mengecam segala bentuk pembiaran terhadap penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, juga dugaan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas menu, hingga praktek yang merugikan penerima manfaat program.
“Program MBG bukan ladang bisnis, bukan ruang kompromi terhadap pelangaran dan bukan tempat mencari keuntungan pribadi karena setiap rupiah anggaran MBG adalah hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan, profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” terangnya.
Pihaknya tidak akan tinggal diam mengkawal persoalan MBG yang ada di Kabupaten Pamekasan baik dengan cara pelaporan maupun bersurat ke korwil di Jawa Timur.
“Gerakan kami selanjutnya, akan dilaksanakan di Jawa Timur hingga dapur-dapur yang bermasalah di evaluasi oleh BGN,” tukasnya.
Untuk diketahui, Massa aksi tidak ditemui oleh Kasatgas MBG dan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. (fen)
